PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI–CO.ID – Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Leonard S Ampung buka Lokakarya Pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalteng, di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Rabu (7/5/2025).
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Commission Manager Proyek SDGs SSTC Fase II GIZ Indonesia Zulhazmi (virtual), Sekretariat Nasional SDGs Bappenas RI Gantjang Amanullah, Tim Pakar Nasional SDGs, Fasilitator Multi Stakeholder Partnership Yayasan Tambuhak Sinta Kalteng Wandi Tuturoong, Ahli Provinsi SDGs Kalteng Yulius E. Saden, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng, serta Pejabat Lingkup Bapperida Provinsi Kalteng.
Dalam sambutannya Leo mengatakan, penyusunan RPJMD 2025-2029 yang sedang dilakukan Pemerintah provinsi Kalteng saat ini menjadi kesempatan yang baik untuk memasukkan tujuan dan target SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam RPJMD dengan harapan apa yang menjadi tujuan SDGs di tahun 2030 dapat tercapai.
“Tata kelola data yang baik menjadi kata kunci untuk mempercepat pencapaian SDGs. Dengan data yang akurat, mudah diakses, dan terintegrasi, Pemerintah dan pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih efektif dan mengukur kemajuan secara akurat,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, Provinsi Kalteng menjadi salah satu lokasi pilot pelaksanaan Proyek Kerjasama Indonesia-Jerman Tahun 2024-2027, yang bertujuan menguatkan sinergisitas dan implementasi keja sama tentang pelaksanaan SDGs.
“Kita harus mampu memanfaatkan secara optimal sumber daya, kemampuan dan potensi yang dimiliki guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan visi, misi, dan peranan daerah yang saling berkesinambungan,” imbuhnya.
Leo menambahkan, RPJMD Provinsi Kalteng 2025-2029 sudah dirumuskan dan disusun dengan memperhatikan 17 Sasaran Pembangunan dan 45 Indikator Utama pada RPJMN, dan menyusun delapan Program Hasil Terbaik Cepat dari Presiden.
“Selain itu penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun secara simultan dengan RPJMD sehingga operasional penyelenggaraan pemerintahan dari RPJMD akan termuat pada RESNTRA yang nantinya menjadi RKPD maupun Renja tahunan,” tukasnya.
