PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Kampung Iklim (ProKlim), bertempat di Hotel Alltrue, Palangka Raya, Kamis (13/3/2025).
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk camat dari Kecamatan Jekan Raya, Sabangau, Mantangai, Maliku, Dusun Selatan, dan Tasik Payawan, serta Kepala Desa Pararapak.
Turut hadir perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kapuas, Pulang Pisau, Barito Selatan, dan Katingan, serta perangkat desa dan warga yang berpartisipasi dalam program ini.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Noor Halim, dalam sambutannya mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup, menegaskan bahwa Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan strategi utama dalam pengendalian perubahan iklim.
“Program ini telah berjalan sejak 2012 sebagai bentuk implementasi kebijakan nasional dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, program ini bertujuan untuk menggerakkan masyarakat dalam aksi nyata di tingkat lokal,” jelasnya.
Menurut Noor Halim, partisipasi daerah dalam ProKlim terus meningkat. Pada 2023, program ini telah melibatkan 33 provinsi dan 268 kabupaten/kota dengan dukungan dari 23 lembaga dan dunia usaha. Hingga 2024, tercatat sekitar 11.000 lokasi ProKlim di seluruh Indonesia.
“Di Kalimantan Tengah, sejak 2015, sebanyak 193 kampung iklim telah terdaftar dalam Sistem Registri Nasional,” imbuhnya.
Pada 2025, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, melalui pendanaan RBP REDD+ dan bekerja sama dengan Yayasan Penabulu sebagai pengelola dana, mengadakan studi banding untuk 15 desa kampung iklim. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta status desa ProKlim agar dapat menjadi contoh bagi desa lainnya dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kampung iklim di Kalimantan Tengah semakin aktif dalam upaya pengendalian perubahan iklim, serta menjadi motor penggerak bagi daerah lain dalam menerapkan kebijakan lingkungan berkelanjutan,” tutupnya.
