PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah, petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 6 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 5 indikator yang banyak terjadi, dan 13 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Hj. Siti Wahidah menjelaskan bahwa pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 1.114 kelurahan/desa di 14 Kabupate/Kota se-Kalimantan Tengah yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdatra di DPT, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). Kedua, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelengaraan pemungutan suara). Ketiga, politik uang. Keempat, politsasi SARA dan ujaran kebencian. Kelima, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). Keenam, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). Ketujuh, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). Kedelapan, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut.

6 (Enam) Indikator Potensi TPS Rawan yang Paling Banyak Terjadi

• 912 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT;
• 666 TPS yang terdapat Pemilih Pindahan;
• 656 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;
• 559 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri);
• 341 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS;
• 247 TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK).

5 (Lima) Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi

• 196 TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
• 140 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll);
• 135Jumlah TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
• 60 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
• 45 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih);

13 (Tiga Belas) Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi

• 29 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
• 27 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan;
• 23 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu;
• 23 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;
• 23 TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU);
• 20 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;
• 20 TPS di Lokasi Khusus;
• 16 TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu;
• 15 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik;
• 13 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
• 7 TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;
• 6 TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
• 2 TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Pemantau Pemilihan, Media dan seluruh masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

• Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
• Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,
• Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
• Kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
• Menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah bersama seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) sampai Pengawas TPS melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Rekomendasi

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah merekomendasikan KPU untuk menyampaikan hal-hal tersebut kepada jajaran, diantaranya:

1. melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
2. berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet;
3. Memastikan pelaksanaan proses distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara

Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Provinsi