PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan pilot project dalam program strategis penyelesaian tapal batas desa. Pada tahun 2023 lalu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalteng, Aryawan menargetkan tapal batas diselesaikan di akhir 2023 di 1.432 desa.
Akan tetapi realisasinya masih terdapat evaluasi, salah satunya adalah penyelesaian administrasi yang belum semua dilaksanakan oleh Kabupaten/kota.
“Saat ini sebagaimana yang kita arahan tahun lalu, menyelesaikan tapal batas desa di Kalteng progressnya masih berjalan. Untuk persentasenya di luar dari yang kita harapkan. Artinya masih sedikit desa yang menyelesaikan batas desa.” Kata Aryawan. Palangka Raya, Kamis (18/1/2024).
Kendati demikian Aryawan mengungkapkan yang sedang berjalan saat ini adalah menunggu proses administrasi yang secara teknis nanti dilakukan oleh BIG (Badan Informasi Geospasial).
“Jadi untuk desa yang sudah mencapai itu proses administrasi yaitu kabupaten Kapuas yang sudah mencapai 100 desa dari 200 lebih desa. Ketika itu sudah selesai dari proses BIG baru dikeluarkan peraturan Bupatinya untuk menentukan atas desa.” Sambungnya.
Dari 14 kabupaten dan satu kota, hingga saat ini Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah terlihat progressnya di awal tahun 2024. Selebihnya masih dalam progres penyelesaian administrasi.
“Triwulan pertama 2024 menjadi Target penyelesaian administrasi batas desa. Nanti di pertengahan 2024 sudah berupa peraturan bupati.”
Saat ini tantangan yang harus dihadapi bersama yakni proses administrasi. Kepala Dinas Pemdes Provinsi tersebut mengatakan dari segi kesepakatan rata-rata banyak desa sudah bersepakat. Hanya proses administrasi yang belum selesai karena faktor kegiatan desa menghadapi persiapan penyusunan APBDes.
“Kami selalu berkoordinasi dengan arahan agar cepat menyelesaikan batas desa itu sesuai dengan surat mendagri yang sudah beberapa kali kita sampaikan. Karena provinsi Kalimantan Tengah ditargetkan tahun 2023 sudah selesai batas desa itu, namun karena kendala teknis sehingga baru terlihat di awal 2024 ini. Target 100% mungkin di triwulan III 2024, karena ada beberapa desa yang belum menganggarkan, karena ini kan perlu biaya tapal batas melalui APBDesnya.” Tutupnya.
