PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka pengendalian inflasi Pemerintah Pusat dan daerah selalu melakukan rapat koordinasi untuk memantau pergerakan perubahan harga komoditas di pasar lokal dan nasional, dan sebagian daerah telah mengalami kenaikan 2% Khususnya di Sumatra, berdasarkan statistik untuk Kalteng ada kecenderungan harga komoditas mengalami kenaikan terutama beras yang mengalami fluktuatif ( turun naik) bila dilakukan intervensi akan stabil dan bila dibiarkan akan cenderung naik.
Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah provinsi melalui Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 bersama Menteri Dalam Negeri RI secara virtual di Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (3/10/2023).
Hadir secara virtual Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamananan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kementan Batara Siagian, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG Epi Sulandari, Kasub Satgas Ketersedian Pangan Polri Hermawan, Sesjamdatun Raden Febrytriyanto, Marsma TNI Suratmin, serta Gubernur/Bupati/Walikota se Indonesia.
Sahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko saat menghadiri rakor menyebutkan, sesuai hasil paparan dari BPS Pusat Indeks Perkembangan Harga M4 September 2023 secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH naik 2% dari minggu sebelumnya, dan sebagian besar kenaikan terjadi di wilayah Sumatera.
Komoditas yang mempengaruhi perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sampai dengan M4 September 2023 yang mengalami kenaikan, antara lain beras, gula pasir, cabe merah, daging ayam ras, minyak goreng.
“Kita beruntung karena Kalteng mengalami inflasinya terendah yaitu 0,11% di Kota Palangka Raya dan Sampit, namun tetap harus diwaspadai yaitu untuk komoditas beras dan gula pasir, serta gas LPG, terutama di daerah seperti di desa Bangkuang harga LPG cukup tinggi” sebutnya.
“Walaupun pemerintah daerah telah melakukan operasi pasar, harga beras tetap naik. Hal ini perlu kita evaluasi lagi dan bagaimana upaya kita untuk mengatasinya misalnya dengan menambah stok beras dari pusat, mengadakan pasar murah maupun beras bersubsidi lagi. Sementara untuk Provinsi Kalteng jatah beras kita di Bulog 11,66 ribu ton, diharapkan bisa terus menurunkan harganya pada tingkat pengecer” pungkasnya.
Menurut informasi dari Bulog Kalteng bahwa keadaan harga beras akhir-akhir ini mulai meningkat, sebagai dampak dari El-nino dan kekeringan, sehingga sebagian ada yang tidak menanam dan hasil panennya berkurang, sedangkan permintaannya di pasar masih tetap tinggi, maka harganya bergejolak.
Sementara itu, Irjen Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin rapat mengatakan kegiatan rakor ini sebagai evaluasi karena yang menjadi acuan nasional, setelah diumumkan oleh BPS inflasi tahun ke tahun (September 2023 terhadap September 2022) sebesar 2,28%. Dengan kebersamaan kita ini, bisa bersama-sama mengupayakan untuk menurunkan inflasi di Indonesia, sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia.
Seperti yang disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Pusat Statistik bahwa komoditas yang mempengaruhi perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sampai dengan M4 September 2023 antara lain beras, gula pasir, cabe merah, daging ayam ras, minyak goreng mengalami kenaikan.
“Secara nasional, tingkat inflasi bulan September 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Agustus 2023 yaitu 0,19%, namun tekanan inflasi tahunan mengalami penurunan yang signifikan” ucap Irjen Kemendagri.
Dari 297 kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami kenaikan harga beras, terdapat 178 Kabupaten/Kota mengalami kenaikan yang cukup signifikan terhadap kenaikan IPH di Kabupaten/Kota dengan kenaikan tertinggi.
“Sebagai bahan masukan kepada seluruh kepala daerah, operasi pasar masih belum berdampak, tolong hal ini dievaluasi dimana letak permasalahannya dan Harga di 297 Kabupaten/Kota atau 60% dari wilayah Indonesia tetap naik dari minggu ke minggu. Apa yang menjadi penyebabnya, apakah volumenya atau penyebarannya sehingga belum berdampak” imbuhnya.
Rakor Pengedalian Inflasi ini dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng Magfur, Forkopimda, Instansi Vertikal/mewakili, serta Kepala Perangkat Daerah terkait.
