PALANGKA RAYA,KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten Pemerintah Pusat tidak henti – hentinya memantau pergerakan dan Perubahan harga komoditas, barang dan jasa yang mampu menciptakan inflasi secara signifikan jika daerah kurang waspada dan kurang inovatif dalam melakukan penekanan harga di pasaran akan berujung lesunya daya beli dan roda ekonomi bisa stagnan. Bahkan dunia Internasional Eropa, Negara Soviet dan Amerika berusaha melakukan pembatasan ekspor energi dan penghematan energi untuk menjaga stabilitas dalam negeri.
Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah provinsi melalui Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko hadiri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 yang digelar secara rutin bersama Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Senin (25/9/2023).
Turut hadir mendampingi Yuas Elko, Unsur Forkopimda, Deputi Kepala Perwakilan BI Kalteng Magfur, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait.
Hadir pula secara virtual Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Koordinator Pemasaran dan Investasi, Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Indah Sulistio Rini, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG Epi Sulandari, Wakasatgas Pangan Polri Helfi Assegaf, Sesjamdatun Raden Febrytriyanto, Marsma TNI Suratmin, serta Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia.
Dalam arahannya Tito mengatakan situasi di dunia saat ini masih sangat dinamis dan inflasi masih terjadi di beberapa negara besar, salah satunya Amerika Serikat.
“Di Amerika Serikat, mereka menaikkan suku bunga federalnya untuk mengendalikan inflasi, yang mereka targetkan bisa dikendalikan, namun sampai hari ini masih kesulitan,” kata Tito.
Sambung Tito, beberapa negara lain di Eropa juga mengalami inflasi bahkan resesi, dan negera-negara Uni Soviet sudah membatasi energi, tidak hanya gas, tetapi juga solar diesel dan bensin.
“Sedangkan di negara kita, di samping Bank Indonesia melakukan pengendalian, memonitoring suku bunga dan menjaga stabilitas harga nilai tukar rupiah terhadap dollar, kita juga melakukan pengendalian skala mikro seperti COVID-19, yaitu setiap daerah mengendalikan inflasi daerahnya masing-masing dengan berbagai instrumen yang ada, ditambah dukungan dari Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan dalam paparannya, secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di minggu ketiga September 2023 naik 1 persen dari minggu sebelumnya. “Sebagian besar kenaikan IPH terjadi di wilayah Jawa,” ucapnya.
Amalia mengungkapkan pada Agustus 2023, beras memberikan andil inflasi terbesar yaitu sebesar 0,05 persen.
“Pada September hingga November 2023, produksi beras nasional diperkirakan lebih rendah dari total kebutuhan konsumsi beras yang mencapai 2,55 juta ton per bulan,” imbuhnya.
Usai ikuti Rakor, Yuas mengapresiasi Tim Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalteng beserta stakeholders terkait yang sudah maksimal melakukan upaya pengendalian inflasi di Kalteng.
“Dalam tiga bulan terakhir ini inflasi kita aman terkendali, meskipun begitu kita harus tetap waspada karena lonjakan inflasi bisa saja terjadi akibat kenaikan harga beras,” tandasnya.
