BALIKPAPAN, KALTENGTERKINI.CO.ID – Agar mempercepat proses pembangunan dan roda perekonomian nasional Pemerintah Pusat bersama seluruh kepala daerah melaksanakan rakernas APPSI.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2023 bertema “Menyongsong Pemerintahan Baru Pasca Pilpres Tahun 2024”, bertempat di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (23/2/2023).
Acara ini berlangsung selama dua hari dari tanggal 23-24 Februari 2023.Rakernas APPSI tahun 2023 dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) H. Joko Widodo. Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan seiring dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diharapkan di tahun 2023 ini konsumsi belanja masyarakat akan mengalami kenaikan sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
“Kewajiban para Gubernur adalah bagaimana agar menjaga konsumsi rumah tangga terjaga dan meningkat. Kita tahu di tahun 2022, konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga berada di 4,93% dan kita harapkan di tahun 2023 bisa muncul angka 5,4%”, Kalau ini terjadi, pertumbuhan ekonomi otomatis akan juga ikut naik. Oleh sebab itu, hal-hal yang berkaitan dengan spending belanja masyarakat jangan sampai ada yang menahan-nahan”, tutur Presiden Joko Widodo.
Kepala Negara menekankan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah agar ijin untuk event seni & olahraga jangan dipersulit karena menyangkut belanja masyarakat. Ada beberapa yang menjadi titik fokus presiden terhadap perekonomian nasional diantaranya, Ia juga menekankan perihal yang berkaitan dengan wisata. Selanjutnya, Presiden menekankan terkait urusan pangan.
“Diperkirakan tahun 2023 ada kurang lebih 3.000 even olahraga dan seni, ini bagus untuk ekonomi kita. Saya sudah perintahkan kepada Kapolri agar ijin sudah keluar satu bulan sebelum event berlangsung, minimal sebulan sebelumnya harus sudah keluar, sehingga yang memiliki acara bisa mempromosikan acaranya. Saya minta Pemda juga melakukan hal yang sama dan untuk Wisata desa, wisata di daerah, sudah harus dibuka, jangan lagi ada mengerem-ngerem masalah itu. Ini juga menyangkut belanja masyarakat, konsumsi masyarakat, tolong ini dipantau dan dijaga betul, pastikan produksi beras cukup di daerah masing-masing. Pangan sangat penting, jaga harga dan jaga pasokan”, ucapnya
Lebih lanjut ditegaskan, agar belanja produk dalam negeri tahun 2023 ditingkatkan. Tujuannya yaitu agar bisa membantu UMKM naik kelas.Terakhir, yakni memperkuat iklim investasi.
“Kita memiliki peluang kurang lebih 1.100 Triliun dan tahun 2022 terealisasi di angka 762,7 Triliun, masih ada peluang untuk meningkatkan ini. Kunci pertumbuhan ekonomi semua negara sekarang ini yang paling penting hanya satu bagaimana investasi itu masuk”, tandasnya.
Dalam laporannya, Ketua Umum APPSI H. Isran Noor menyampaikan Rakernas APPSI kali ini akan banyak membahas terkait dengan persoalan-persoalan kerjasama, tugas dalam hal pembangunan di seluruh provinsi di Indonesia termasuk tanggung jawab dan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan juga sebagai Kepala Daerah.
“Mudah-mudahan rapat ini bisa merumuskan yang bermanfaat bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di provinsi dan seluruh Indonesia”, pungkas H. Isran Noor.
Saat ditemui usai menghadiri Pembukaan Rakernas APPSI tahun 2023, Wagub H. Edy Pratowo menekankan salah satu point dari arahan Presiden yakni mempercepat belanja.
“Belanja harus dipercepat prosesnya agar bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tidak ada lagi dana yang disimpan. Perputaran keuangan juga mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Kita mengapresiasi itu, seyogianya memang harus melakukan kebijakan maupun instruksi yang disampaikan oleh bapak Presiden”, kata Wagub Edy Pratowo.
Sebelum mengakhiri komentarnya,Edy Pratowo juga menyampaikan terkait sistem birokrasi yang berbasis digitalisasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat untuk mudah berinvestasi di daerah.
“Digitalisasi semuanya harus berjalan melalui proses aplikasi dan digitalisasi yang bisa satu pintu menghindari kemungkinan hal-hal yang bisa berakibat investasi atau orang yang ingin berinvestasi hengkang atau keluar. Kita mendorong agar proses ini bisa dilakukan dengan baik. Teman-teman dari SOPD juga bisa menyiapkan instrument itu dalam rangka mendukung digitalisasi untuk mempermudah dan mempercepat, artinya dapat dilaksanakan segera sehingga iklim investasi yang berdampak kepada percepatan di daerah dapat terwujud dengan baik”, tutupnya.
