Sinergikan Layanan Publik Berbasis Digital, Asdum Setda Provinsi hadiri Forum SPBE Summit 2023

JAKARTA, KALTENGTERKINI.CO.ID –Dalam rangka mengintegrasikan sistem layanan publik kedalam sistem layanan berbasis digital Pemerintah provinsi melalui Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalteng Sri Suwanto hadir secara langsung Forum SPBE Summit 2023 yang dirangkai dengan penganugerahan Digital Government Award, yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB RI, bertempat di Grand Ballroom Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).

Acara ini dihadiri oleh para Menteri sekaligus sebagai pembicara, diantaranya Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, mewakili Menkopolhukam, mewakili Menteri Keuangan, mewakili Menko Perekonomian.

Turut hadir pula dalam acara tersebut mewakili Kedutaan Australia, Kedutaan Inggris, Kedutaan Korea Selatan, Wakil Ketua KPK, Gubernur, Bupati dan Wali Kota se Indonesia, baik secara daring maupun luring. (levri)

Dalam rangka mendukung upaya Indonedia Maju melalui keterpaduan layanan digital pemerintah, Forum SPBE Summit 2023 ini mengusung tema Sinergi untuk Indonesia Maju.

Dalam sambutannya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas saat menyampaikan paparan mengatakan sesuai arahan dari bapak Presiden setiap Kementerian/Lembaga (K/L) dan di Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing segera untuk mengintegrasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE) menjadi satu, tidak harus masuk ke akun masing-masing.

“Nanti kami akan memberikan konsultasi terkait dengan penanganan ini semua” ucapnya.

Secara garis besar ada enam harapan dari pertemuan ini yaitu pembangunan layanan digital yang berbasis masyarakat, penguatan tim koordinasi SPBE instansi menjadi Digital Transformation Agent (DTA), moratorium pembangunan aplikasi, konsolidasi aplikasi menjadi platform digital terpadu baik di internet maupun antar instansi pusat dan daerah, penyederhanaan proses bisnis menuju Tematik Layanan Digital, dan interoperabilitas data dan aplikasi melalui pemanfaatan arsitektur SPBE.

Abdullah menambahkan, atas saran Presiden, Menteri PAN-RB telah melakukan penyederhanaan secara radikal terhadap program jabatan yang membuat birokrasi kita tidak bisa lincah.

“Dulu ada 3.414 klasifikasi jabatan, kini hanya ada tiga sehingga Kementerian/Lembaga (K/L) akan lebih lincah dan akan berdampak pada kelincahan mobilitas 1,4 juta ASN dan ASN dulunya juga hanya pindah dalam satu rumpun jabatan, sekarang sudah bisa pindah lintas rumpun sehingga birokrasi jauh lebih licah dan ini akan berdampak kepada 2,1 juta ASN” ucap Abdullah.

Sebagai informasi, pada tahun 2024 terdapat empat ekosistem pelayanan terintegrasi yang ditargetkan untuk 150 Kabupaten/Kota di Indonesia yaitu Direct Services (Pelayanan Langsung), Electronic Services (MPP Digital), Self Services (Pelayanan Mandiri), serta Mobile Services (Pelayanan Langsung).

“Harapan kami keempatnya ini dapat bergerak di semua Kabupaten/Kota, sesuai arahan bapak Presiden semuanya bisa berjalan sehingga dengan demikian nanti layanan masyarakat ini bisa jalan, baik yang digital maupun yang manual” tutupnya.