PALANGKA RAYA, KALTENTERKINI.CO.ID – Konflik Sosial bisa terjadi bukan saja karena ada unsur Politik saja, tapi bisa terjadi karena kesenjangan sosial, Ekonomi,isu SARA, tuntutan warga yang terabaikan, sengketa lahan, dan lainnya, termasuk ujaran kebencian dan hoax di media sosial,oleh sebab itu untuk mencegah tarjadi provokasi dan hoax , Pemerintah pusat, daerah dan Elemen masyarakat bersinergi untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi.
Keadaan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan pada saat ini memerlukan perhatian bersama, terlebih pada tahun 2024 akan menghadapi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum DPR-DPD RI dan DPRD, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah di akhir tahun 2024.
Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah, Katma F. Dirun saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS) se-Kalteng Tahun 2022, bertempat di Aula Eka Hapakat Lt.III Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (24/11/2022).
Dalam rakor tersebut dihadiri peserta diantaranya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota, Pejabat Administrator, Kepala Sub Bidang dan operator RAD-PKS.
Dan sebagai narasumber kegiatan yaitu diantaranya dari Sub Koordinator Pasca Konflik Ditjen, Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan PUM Kemendagri RI Analis Kebijakan Ahli Muda, Mounda Grestina Yoland, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalteng dan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalteng
Lebih lanjut Katma menjelaskan, ada sejumlah kondisi yang perlu diantisipasi bersama, diantaranya: situasi ekonomi global yang berdampak pada ekonomi nasional, dan dengan sangat berat mengharuskan Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, yang kemudian memicu kenaikan harga-harga bahan pokok dan menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat Inflasi secara nasional.
Termasuk di wilayah Provinsi Kalteng lanjutnya, adanya beberapa aksi oleh masyarakat di beberapa wilayah sebagai respon atas ketidakpuasan terkait beberapa kebijakan, seperti kenaikan harga BBM, kenaikan harga sembako, dan kebutuhan lainnya; serta meluasnya penggunaan media sosial sebagai sarana provokasi dan atau propaganda negatif, penyebaran berita bohong (HOAX), serta masalah keamanan siber lainnya.
“Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Daerah harus hadir untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat di Provinsi Kalteng Oleh karena itu, diperlukan peran, solidaritas, sinergisitas, dan keterpaduan antar unsur pemerintah, baik pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota, serta seluruh elemen masyarakat, salah satunya melalui upaya penanganan konflik sosial,” terang Katma saat membacakan sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Nuryakin.
Katma juga meminta kepada para peserta untuk mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi atau bahan keterangan lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, halangan dan gangguan di daerah Kabupaten/Kota, dalam upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk mewujudkan Kalteng Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng Makin BERKAH.
Sementara itu, laporan Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalteng Akhmad Husain yang dibacakan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Penanganan Konflik Edy Yusuf menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakan Rakor dan Evaluasi RAD PKS se-Kalteng ini untuk menyamakan pemahaman dalam penyusunan naskah RAD-PKS tahun 2023 dan meningkatkan pencapaian target pelaporan dalam pelaksanaan RAD-PKS tahun 2022 pada tingkat Kabupaten/Kota serta tingkat Provinsi Kalteng periode B.12.
