KUALA KURUN, KALTENGTERKINI.CO.ID – Saat rapat paripurna DPRD Gumas, kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas), mempertanyakan soal payung hukum yang memperbolehkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) mengangkut hasil produksi milik perusahan besar swasta (PBS).
“Pertanyaan kami adakah panyung hukum yang memperbolehkan BUMDES, mengangkut hasil produksi milik PBS-PBS, dan apakah kegiatan yang dilakukan oleh armada BUMDES tersebut tidak menimbulkan dampak sosial dimasyarakat,” ucap anggota DPRD Gumas sekaligus juru bicara Fraksi Partai Demokrat Untung J Bangas, Selasa (15/11/2022).
Menurut Untung, selain dampak sosial, maka ada dampak dari angkutan terutama bagi kesehatan akibat debu batu bara, kemudian kecelakaan, serta dan lain-lain bagi masyarakat yang berada disepanjang jalan umum, serta masyarakat umum sebagai pengguna jalan umum.
Memang katanya, akhir-akhir ini setelah viralnya vidio Bupati Gumas yang menutup serta menghentikan kegiatan angkutan produksi PBS yang bergerak dibidang pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, maka pihak DPRD Gumas sangat mendukung sikap tegas itu, karena aktivitas angkutan PBS yang memang jelas melanggar.
“PBS-PBS tersebut memakai jalan umum sebagai akti vitas angkutan produksi. Ini sangat membahayakan masyarakat pengguna jalan umum serta menimbulkan kerusakan parah jalan umum Kurun-Palangka Raya sehingga merugikan keuangan negara untuk perbaikan jalan,” tukasnya.
Karena katanya lagi, angkutan yang dilakukan ini juga telah melanggar UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, UU Nomor 3 Tahun2020 Tentang Minerba, Permen Nomor 96 Tahun 2021`penjelasan tentang Pelaksanaan Minerba, Permen No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, dan Perda Provinsi Kalteng Nomor 7 Tahun 2012 serta AMDAL sebagai syarat dari PBS-PBS tersebut beraktivitas.
“Akhir ini kembali lagi aktivitas PBS-PBS tersebut menggunakan jalan Umum Kuala Kurun-Palangka Raya sebagai ativitas mengangkut hasil produksinya dengan berlebel/stiker yang bertuliskan BUMDES Kecamatan Kurun, Mihing Raya dan Sepang. Terlebih Aktivitas anggkutan kayu log tidak sesuai dengan undag-undang dan peraturan,” tandasnya. (SP)
