SAMPIT, KALTENGTERKINI.CO.ID – Mengingat acapkali terjadinya berbagai konflik antara masyarakat dengan pihak Perusahaan Besar Swasta (PBS), DPRD Kotawaringin Timur mengharapkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar mampu mencegah terjadinya konflik tersebut antara masyarakat dengan pihak PBS.
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Sutik meminta agar pemerintah daerah melakukan langkah-langkah antisipasi dan pencegahan terhadap rentan terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak Perusahaan Besar Swasta (PBS) di daerah ini.
Menurutnya, pencegahan dini perlu dilakukan mengingat selama ini persoalan konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan acap kali terjadi, bahkan hampir tiap tahun.
Disisi lain dia menegaskan, pencegahan tanpa solusi juga menimbulkan dampak yang negative, sehingga minim adanya penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan perusahaan.
“Langkah-langkah strategis harus dibarengi dengan solusi, agar konflik semacam ini tidak terus bertambah dan meningkat menjadi hal yang rawan menimbulkan kerusuhan, kita ketahui sejak beberapa tahun terakhir ini aksi demo masyarakat menuntut haknya terus terjadi berulang-ulang. Namun penyelesaian belum juga ada,” ungkapnya rabu (05/10/2022).
Legislator Partai Gerindra ini menambahkan, Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran sudah menegaskan agar pemerintah daerah melakukan tindakan yang efektif apabila PBS enggan merealisasikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat tersebut.
“Khususnya masalah plasma, pak Gubernur sudah tegas akan hal itu, untuk itu kami berharap pemerintah daerah juga melakukan hal yang sama, agar masyarakat kita tidak merasa berjalan sendiri dengan beragam cara dibalik perjuangannya,” ujarnya.
