PALANGKARAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mendorong pembangunan zona integritas untuk mewujudkan Good Governance.
Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) bidang Kemasyarakatan dan SDM, Suheimi saat membuka kegiatan Pendampingan Reformasi Birokrasi, Sosialisasi dan Pembangunan Zona Integritas, serta Pembinaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng yang dilaksanakan di Aula Eka Hapakat, komplek kantor Gubernur setempat, Palangka Raya, Jum’at (22/7/2022).
“Reformasi Birokrasi merupakan perubahan pola pikir dan budaya kerja dari aparatur negara, yang harus dilakukan secara masif, konsekuen, dan konsisten, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance,” ucap Suheimi.
Dia menambahkan bahwa, Reformasi Birokrasi adalah upaya pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Untuk mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Agar implementasi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut dapat berjalan maksimal, maka perlu dilaksanakan kegiatan pendampingan Reformasi Birokrasi, terlebih lagi melihat hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Tengah yang masih berada pada indeks 59,73 (kategori CC).
“Hal ini sudah tentu harus menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera melakukan upaya-upaya pembenahan pada 8 area perubahan, sebagai indikator penilaian kinerja suatu pemerintahan.” tutur Suheimi.
Adapun kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Biro organisasi setda Kalteng, serta sejumlah Kepala Dinas dan perwakilan masing-masing SOPD dilingkungan Pemprov Kalteng. (Ahmad Prianto R.)
