Konflik Sengketa Lahan di Kotim Meningkat

SAMPIT, KALTENGTERKINI.CO.ID – Konflik antara perusahaan perkebunan dengan warga kembali meningkat. Hal tersebut membuat Tim Penyelesaian Konflik pemerintah daerah harus bergerak cepat untuk meredamnya.

Komisi I DPRD Kotim, Sutik mencatat ada beberapa kasus menonjol belakangan ini, hendaknya jadi perhatian dan ditindaklanjuti ke penyelesaian oleh  tim tersebut.

“Ada beberapa kasus dengan perusahaan yang berbeda dan sangat menyita perhatian publik, jadi pemerintah harus segera turun tangan,” harap Sutik, Kamis (31/3/2022)

Menurut Sutik, kasus yang masih menonjol itu diantaranya kasus antara PT Karya Makmur Abadi (KMA) dengan Koperasi Garuda Maju Bersama. Yang mana belum ada kejelasan penyelesaian untuk penyerahan areal yang harusnya diberikan kepada anggota koperasi. Kedua yakni kasus di Menteng Jaya Sawit Perdana (MJSP) yang menggarap lahan diluar izin.

“Sehingga menyebabkan konflik dengan warga Bagendang Tengah. Bahkan berujung kepada pidana kepada sejumlah warga atas dasar pencurian diareal gapoktan yang sebelumnya ditanami oleh PT MJSP tersebut,” jelasnya.

Terbaru ini yakni aksi warga untuk menduduki areal PT Wana Yasa Kahuripan Indonesia (WYKI). Warga Desa Patai Kecamatan Cempaga yang mengantongi IUPHKm bakal mengambil alih areal yang sudah ditanam PT WYKI seluas 704 hektare.

“Yang paling terbaru adanya rencana aksi besar-besaran warga di PT Mustika Sembuluh (Wilmar Grup) lantaran perusahaan ternyata meralisasikan plasma kepada warga sekitarnya,” tegasnya.

Sejatinya aksi itu digelar 25 Maret lalu, namun tidak dilakukan dan ditunda lagi. Bahkan pihak perusahaan sudah menyurai pengamanan dari Polda Kalteng untuk menghadapi aksi tersebut.

“Kepada  pemerintah daerah untuk tidak tutup mata dan sgeera mengambil Langkah-langkah jangan sampai situasi daerah ini kurang kondusif mengingatkan tidak lama lagi kita memasuki bulan puasa ramadhan,” terang Sutik.

Dia menyarankan agar semua pihak bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut. Langkah mediasi ini sangat penting agar kedua belah pihak bisa mendapatkan kesepakatan yang tidak saling merugikan.