Pembangunan Infrastruktur Jalan di Provinsi Kalteng Melebihi Target Nasional

PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Realisasi pembangunan infrastruktur jalan di provinsi Kalteng telah melebihi target nasional.

Untuk target nasional, angka kemantapan jalan adalah 72 persen. Sementara Provinsi Kalimantan Tengah sekarang ini, kemantapan jalan berada pada angka 85 – 87 persen. Ini yang terus dipertahankan,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng, Shalahuddin Kamis (22/7/2021), sore.

Salahuddin menjelaskan, walau terdapat beberapa anggaran pembangunan yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Namun pihaknya, terus berupaya untuk mempertahankan kondisi infrastruktur jalan yang telah dibangun dengan melakukan pemeliharaan secara berkala.

Dengan dukungan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung yang dalam kondisi mantap, tentunya akan menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kalimantan Tengah, terutama pada sektor pertanian dan pedagangan.

“Ini semua pembangunan dilakukan melalui program perencanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berharap, mudah-mudahan pandemi segera selesai dan pembangunan berjalan dengan baik tidak terkendala,” harapnya.

Ia menambahkan, pihaknya telah menyiapkan program Multy Years untuk tahun anggaran 2022, yang diantaranya melanjutkan program pembangunan jalan-jalan provinsi dan kabupaten yang di anggap sebagai jalur strategis.

Kemudian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah juga akan melakukan pembangunan infrastruktur pendukung untuk tambak udang vename, di Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara.

“Jalan poros sudah ada sepanjang 65 kilometer. Tinggal rehab pada tahun 2022, sekitar 12 Kilometer, kemudian membangun jalan akses antara 700 meter sampai dengan 1 kilometer,” katanya.

Lebih lanjut, ucap Shalahuddin, upaya percepatan pembangunan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dimana juga dilakukan secara bertahap disituasi pandemi saat ini.

“Peningkatan pembangunan infrastruktur ini, merupakan upaya pemerintah provinsi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, secara bertahap,” tutup Salahuddin. (ibn/ndo)