MUARA TEWEH, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) antara pemerintah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam rangka penanggulangan dan penanganan puncak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026, Senin (7/9/2026).
Rakor yang digelar melalui video conference tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia. Untuk Kabupaten Barito Utara, kegiatan berlangsung di Ruang Rapat A Sekretariat Daerah Barito Utara dan dipimpin langsung Bupati Barito Utara H Shalahuddin didampingi Asisten III Setda Barito Utara Hj Annisa Cahyawati.
Bupati Barito Utara H Shalahuddin mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, tidak hanya pemerintah dan aparat, tetapi juga perusahaan yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Barito Utara.
Menurutnya, perusahaan pemegang HGU maupun perizinan pemanfaatan hutan memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan dini, terutama di wilayah konsesi masing-masing.
“Kita harus memperkuat koordinasi dan sinergi. Pencegahan harus dilakukan bersama-sama dan sedini mungkin, sehingga apabila terdapat titik api dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” kata Bupati.
Shalahuddin juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh unsur menghadapi kondisi puncak musim kemarau yang berpotensi meningkatkan ancaman karhutla.
Ia meminta perangkat daerah, TNI, Polri, perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan komunikasi serta respons cepat apabila terjadi kebakaran.
Dalam lampiran undangan, sejumlah perusahaan yang diundang antara lain PT Alam Lestari Indah, PT Antang Ganda Utama, PT Sawit Sumber Rejo, PT Berjaya Agro Kalimantan, PT Satria Abdi Lestari, PT Bangun Batara Berjaya, PT Mitra Barito Gemilang, PT Karya Barito Gemilang, PT Barito Palm Oil, PT Perkasa Sawit Permai dan PT Multipersada Gatramegah.
Bupati berharap melalui rakor tersebut seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk mencegah dan menangani karhutla, sehingga dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan aktivitas warga dapat diminimalkan.
