MUARA TEWEH, KALTENGTERKINI.CO.ID – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Utara menggelar kegiatan Pendampingan Penyusunan Profil Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Jangka Menengah Daerah (RPK-JMD) di Aula Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Senin (3/8/2026).
Kegiatan tersebut diikuti kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Barito Utara, serta menghadirkan narasumber dari Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BPSDMD) II Kementerian Dalam Negeri.
Bupati Barito Utara H. Shalahuddin melalui Kepala BKPSDM Barito Utara H. Fakhri Fauzi mengatakan, penyusunan RPK-JMD merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan organisasi.
“Pengembangan kompetensi ASN merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik. Tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks menuntut setiap aparatur terus meningkatkan kompetensinya,” kata Fakhri membacakan sambutan Bupati.
Menurutnya, dokumen RPK-JMD akan menjadi dasar dalam memetakan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN sehingga pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus, coaching, mentoring, maupun bentuk pengembangan kompetensi lainnya dapat direncanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
Ia menegaskan, hasil penyusunan RPK-JMD tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata, tetapi harus menjadi pedoman dalam perencanaan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
“Seluruh peserta diharapkan mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta memanfaatkan kesempatan untuk menggali pengetahuan dari para narasumber dan tim pendamping sehingga dokumen yang dihasilkan benar-benar berkualitas,” ujarnya.
Fakhri juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mendukung implementasi manajemen talenta dan pengembangan kompetensi ASN secara sistematis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dengan aparatur yang kompeten dan berkinerja tinggi, kita optimistis mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya.
