PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Desakan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah diperkuat mengemuka dalam aksi Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Melawan (AMKM), Senin (31/8/2026).
Massa menilai persoalan karhutla tidak bisa hanya dilihat dari kobaran api. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah justru menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama karena paparan partikel berbahaya yang terkandung di dalamnya.
Perwakilan perempuan AMKM menegaskan pemerintah harus bergerak lebih cepat sebelum dampak kabut asap semakin meluas.
“Asap itu mengandung partikel-partikel racun. Apinya tidak berbahaya, yang berbahaya adalah asapnya bagi kita manusia yang jadi korban,” ujarnya.
AMKM bahkan mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional agar pengerahan sumber daya dan penanganan karhutla dapat dilakukan lebih maksimal.
“Harus ditangani secepat-cepatnya. Jika bisa tetapkan sebagai bencana nasional agar penanganannya lebih maksimal,” katanya.
Koordinator Lapangan AMKM, Dida Paramida, kemudian membacakan enam tuntutan kepada pemerintah. Mulai dari percepatan penanganan karhutla, jaminan hak masyarakat adat dan peladang, hingga riset mitigasi.
Massa juga menuntut perhatian terhadap fasilitas relawan, transparansi anggaran penanganan bencana serta rapat bersama AMKM dalam waktu 3×24 jam.
Menanggapi desakan tersebut, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran tidak memilih beradu argumen. Ia justru menantang masyarakat dan mahasiswa untuk ikut mengawal sekaligus mendorong pemerintah dalam menangani karhutla.
“Kalau serahkan ke kami, banyak faktor. Ayo sama-sama dorong kami. Saya suka, jangan dikira saya enggak suka. Bangga saya, suka saya,” kata Agustiar.
Agustiar mengakui penanganan karhutla di Kalteng bukan perkara mudah. Luas wilayah dan keterbatasan anggaran menjadi tantangan pemerintah. Namun, ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti bergerak.
“Saya harus maju. Saya nggak boleh menyerah. Ayo kita sama-sama bahu-membahu menjaga Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Ia juga meminta kritik dari masyarakat tetap diarahkan untuk memperbaiki kebijakan, bukan sekadar menjadi tekanan sesaat.
“Kalau salah, kritik. Itu namanya teman. Itu namanya anak-anakku. Kalau membiarkan, ini menjerumuskan, kasihan masyarakatnya,” ujarnya.
Agustiar memastikan tuntutan AMKM akan menjadi perhatian pemerintah. Ia bahkan meminta mahasiswa dan masyarakat ikut mengawasi pemerintahan, termasuk penggunaan anggaran penanganan bencana.
“Jangan sampai berakhir di sini saja, habis itu besok hilang lagi. Ayo,” pungkasnya.
