PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama DPRD Kalteng menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di Kompleks Gedung DPRD Kalteng, Kota Palangka Raya, Selasa (18/8/2026).
Penandatanganan dilakukan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong, serta para Wakil Ketua DPRD. Kegiatan tersebut turut disaksikan Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden, Forkopimda, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah.
Menyampaikan pidato tertulis Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Wagub Edy Pratowo menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kalteng atas kerja sama, komunikasi, dan komitmen yang telah dibangun hingga KUA-PPAS APBD 2027 dapat disepakati.
“Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, atas kerja sama, komunikasi, dan komitmen yang telah dibangun, sehingga KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat kita sepakati,” ujar Edy.
Menurutnya, penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Berdasarkan KUA-PPAS tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp5,3 triliun lebih, sedangkan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp5,7 triliun lebih.
Anggaran tersebut akan diarahkan pada program dan kegiatan yang mendukung langsung sasaran pembangunan daerah, ASTA CITA, program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), serta pemenuhan belanja wajib.
Edy menegaskan Pemprov Kalteng berkomitmen mengelola APBD secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Setiap anggaran diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
“Kita menyadari bahwa ruang fiskal daerah kita tidak selalu luas. Karena itu, setiap rupiah APBD harus semakin selektif, dengan memprioritaskan program yang berdampak positif bagi masyarakat dan pembangunan,” pungkasnya.
