PALANGKA RAYA. KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual, Senin (20/7/2026).
Rakor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Anang Dirjo, S.P., M.M. Turut hadir mewakili Kepala Biro Perekonomian, Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Fanny Kartika Oktavianti, beserta perangkat daerah terkait dan instansi vertikal.
Dalam rakor tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada Minggu III Juli 2026 sebanyak empat provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan 34 provinsi mengalami penurunan. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH juga menurun menjadi 69 daerah, dibandingkan 78 daerah pada Minggu II dan 107 daerah pada Minggu I.
Kalimantan Tengah berada pada urutan ke-11 dengan perubahan IPH sebesar -0,59 persen, yang dipengaruhi oleh pergerakan harga cabai rawit, bawang merah, dan cabai merah. Sementara itu, komoditas yang masih menjadi perhatian adalah bawang putih, beras, dan minyak goreng, meski harga cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah menunjukkan tren penurunan.
Selain itu, Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan bahwa hingga 17 Juli 2026 terdapat empat komoditas yang berstatus Tidak Aman, yakni beras medium Zona 3, jagung pakan ternak, ayam ras pedaging hidup (livebird), dan telur ayam ras. Sementara tujuh komoditas lainnya berada pada status Waspada.
Melalui rakor ini, pemerintah kembali menegaskan pentingnya penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dalam menjaga stabilitas harga. Upaya tersebut didukung dengan kelancaran distribusi, penyesuaian produksi dan pasokan, serta penyaluran cadangan pangan secara tepat sasaran ke wilayah yang mengalami defisit maupun gejolak harga.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pasokan serta pengendalian inflasi, guna mendukung ketahanan pangan dan menjaga daya beli masyarakat.
