PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Kebijakan Work From Home (WFH) mulai dijalankan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, di balik fleksibilitas itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menegaskan satu hal penting: kinerja tidak boleh ikut “libur”.
Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat tindak lanjut edaran sistem kerja WFH, Selasa (7/4/2026), yang dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah, termasuk Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa pola kerja fleksibel tidak mengganggu pelayanan publik yang menjadi wajah utama pemerintah.
“Kita ingin memastikan bahwa penerapan sistem kerja WFH ini tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. ASN harus tetap bekerja secara profesional, baik dari kantor maupun dari rumah,” tegas Linae.
Menurutnya, WFH bukan sekadar perubahan lokasi kerja, tetapi juga ujian kedisiplinan dan tanggung jawab ASN. Karena itu, peran pimpinan perangkat daerah dinilai krusial dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.
“Pimpinan harus memastikan kinerja tetap terukur. Jangan sampai pelayanan publik terhambat hanya karena penyesuaian sistem kerja,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, fleksibilitas kerja bukan alasan untuk menurunkan standar. Justru sebaliknya, ASN dituntut semakin adaptif dan profesional di tengah dinamika kerja baru.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung kebijakan tersebut.
“Kami siap menyesuaikan sistem kerja sesuai arahan, dengan tetap menjaga kinerja dan memastikan pelayanan di sektor kebudayaan dan pariwisata berjalan optimal,” katanya.
Melalui langkah ini, Pemprov Kalteng berharap penerapan WFH tidak hanya efisien, tetapi juga mampu menjaga ritme kerja, disiplin ASN, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap prima di segala kondisi.
