PALANGKARAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo sepakat untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Tengah.
Hal itu diungkapkan Wagub Kalteng saat menerima kunjungan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Letjen Dadang Hendrayuda dalam rangka Evaluasi Program MBG di Provinsi Kalteng, bertempat di Ruang Rapat Wagub, Rabu (21/1/2026).
Wagub Edy Pratowo menekankan bahwa koordinasi terus dilakukan antara TNI, Polri, Pemda, dan swasta untuk memastikan bahwa tata kelola atau tata bisnis dan petunjuk teknis Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai aturan yang ada.
“Kita sepakat untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Tengah,” terang Wagub.
Terkait pasokan pangan, Wagub menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng beserta Forkopimda sedang giat menyiapkan hal tersebut.
Pemprov Kalteng telah membangun Rice Milling Plant (RMP) atau pabrik pengolahan padi menjadi beras modern di Desa Lampuyang, Kotawaringin Timur (Kotim). Selain itu, Proyek Rice Milling Unit (RMU) dan Rice to Rice (RtR) di Pulang Pisau (Pulpis).
Selain itu, dibangun pabrik pakan ternak di Kecamatan Parenggean, Kotim serta sentra tanaman holtikultura di Kalampangan dan Pulpis. Semua itu merupakan inisiatif Pemprov Kalteng untuk mencapai kemandirian pangan.
Wagub mengutarakan salah satu tantangan yang harus diberi perhatian khusus bersama BGN adalah letak geografis di Kalteng. Hal itu membuat masih terdapat siswa-siswi di beberapa daerah yang sulit mengakses MBG karena lokasi yang sulit dicapai.
“Kami mengapresiasi dan terima kasih. Kunjungan ini memberikan semangat bagi kita untuk terus maju bergerak bersama mendukung program Presiden, khususnya MBG di Kalteng,” pungkas Wagub.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Letjen Dadang Hendrayuda menjelaskan, MBG bukan sekadar dapur, namun lebih dari itu, ada multiplier effect yang diciptakan, yakni dampak ekonomi berantai yang meluas dari program ini. I
Investasi awal untuk makanan bergizi menciptakan perputaran uang yang jauh lebih besar di perekonomian lokal dengan menggerakkan UMKM, menciptakan lapangan kerja (petani, peternak, dan UMKM katering/logistik), meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat sistem pangan lokal jauh melampaui nilai anggaran program itu sendiri.
Untuk itu, kehadiran Dadang bersama jajaran BGN memastikan agar semua pihak, baik Forkopimda maupun Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kesamaan pandang. Ia juga meminta bantuan Pangdam, Kapolda, Dandim, dan Kapolres untuk mengawasi kualitas gizi MBG.
“Kolaborasi antara TNI, Polri, Pemda, dan swasta, sehingga semua koordinasi terlaksana dengan baik. Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan bahan pangan,” ujar Dadang.(Biro Adpim)
