BARITO UTARA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyoroti dua pekerjaan rumah besar Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se–Kabupaten Barito Utara Tahun 2025, yang digelar di Gedung Balai Antang, Muara Teweh, Rabu (5/11/2025).
“Kita menghadapi dua PR besar. Pertama, opini BPK yang turun dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kedua, nilai MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Corruption Prevention,red) kita masih rendah. Dua hal ini menjadi indikator penting untuk segera kita benahi bersama,” tegas Shalahuddin.
Menanggapi penurunan opini BPK, Bupati menyatakan akan mengambil langkah cepat dan strategis dengan melakukan koordinasi langsung ke BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
“Saya akan membawa OPD terkait seperti Keuangan, Tata Usaha, Perizinan, dan Aset untuk meminta pendampingan. Kita ingin tahu di mana titik lemah kita dan bagaimana memperbaikinya agar tahun depan kita bisa kembali meraih predikat WTP,” ujarnya.
Bupati menilai bahwa opini BPK bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan cerminan integritas dan kinerja tata kelola pemerintahan daerah.
Bupati juga menyoroti nilai MCSP Kabupaten Barito Utara dari KPK yang baru mencapai angka 34, meski mengalami kenaikan tipis dari 32 pada tahun sebelumnya. Angka tersebut masih jauh tertinggal dari rata-rata provinsi Kalimantan Tengah yang sudah mencapai 63.
“Rendahnya nilai MCSP menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan dan pencegahan korupsi. Ini alarm bagi kita semua untuk memperkuat disiplin, akuntabilitas, dan transparansi di setiap unit kerja,” tegas Shalahuddin.
Ia menambahkan, belajar dari keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Peningkatan nilai MCSP sangat mungkin dicapai bila semua perangkat daerah memiliki komitmen kuat terhadap reformasi birokrasi dan pengelolaan anggaran yang bersih.
Terakhir, dia mengajak seluruh camat, kepala perangkat daerah, dan jajaran ASN untuk memperkuat sinergi dan kedisiplinan administrasi, serta mempercepat langkah perbaikan sistem. “Kita harus bergerak cepat. Barito Utara harus bisa menunjukkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya publik,” pungkas Bupati Shalahuddin.
