Kalteng TerkiniKalteng Terkini
  • Home
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
    • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
    • Pedoman Media Siber
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
    • Buntok
    • Gunung Mas
    • Kasongan
    • Kuala Kapuas
    • Kuala Pembuang
    • Lamandau
    • Muara Teweh
    • Nanga Bulik
    • Palangkaraya
    • Pangkalan Bun
    • Pulang Pisau
    • Puruk Cahu
    • Sampit
    • Sukamara
    • Tamiang Layang
  • Opini
  • Eksekutif
    • Pemerintah Provinsi Kalteng
    • Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
    • Pemerintah Kota Palangkaraya
    • Pemerintah Kabupaten Murung Raya
    • Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
    • Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
    • Pemerintah Kabupaten Barito Utara
    • Pemerintah Kabupaten Katingan
    • Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas
    • Pemerintah Kabupaten Seruyan
  • Legislatif
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kabupaten Barito utara
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Kabupaten Murung Raya
    • DPRD kabupaten Pulang Pisau
    • DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
    • DPRD Kabupaten Katingan
    • DPRD Kabupaten Kuala Kapuas
    • DPRD Kabupaten Seruyan
    • DPRD Provinsi Kalteng
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
Font ResizerAa
Kalteng TerkiniKalteng Terkini
Font ResizerAa
  • Home
  • Tentang
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
  • Opini
  • Eksekutif
  • Legislatif
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
  • Home
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
    • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
    • Pedoman Media Siber
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
    • Buntok
    • Gunung Mas
    • Kasongan
    • Kuala Kapuas
    • Kuala Pembuang
    • Lamandau
    • Muara Teweh
    • Nanga Bulik
    • Palangkaraya
    • Pangkalan Bun
    • Pulang Pisau
    • Puruk Cahu
    • Sampit
    • Sukamara
    • Tamiang Layang
  • Opini
  • Eksekutif
    • Pemerintah Provinsi Kalteng
    • Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
    • Pemerintah Kota Palangkaraya
    • Pemerintah Kabupaten Murung Raya
    • Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
    • Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
    • Pemerintah Kabupaten Barito Utara
    • Pemerintah Kabupaten Katingan
    • Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas
    • Pemerintah Kabupaten Seruyan
  • Legislatif
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kabupaten Barito utara
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Kabupaten Murung Raya
    • DPRD kabupaten Pulang Pisau
    • DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
    • DPRD Kabupaten Katingan
    • DPRD Kabupaten Kuala Kapuas
    • DPRD Kabupaten Seruyan
    • DPRD Provinsi Kalteng
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
Follow US
Pemerintah Kota Palangkaraya

Pemerataan Infrastruktur Merata Tanpa Diskriminasi

admin01
Published: May 6, 2025
Share
2 Min Read
8 4
Fairid Naparin

PALANGKA RAYA, –  Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menegaskan, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya akan terus melaksanakan pembangunan infrastruktur secara merata tanpa diskriminasi.

Hal tersebut ditegaskan Fairid menanggapi adanya sorotan banyak pihak terkait kondisi infrastruktur di sejumlah kawasan di Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu, yang dinilai masih memprihatinkan.

“Dalam pembangunan, kami tidak pilih-pilih. Sei Gohong tetap menjadi perhatian kami.

Selama ada data dan kelengkapan yang dibutuhkan, tentu akan kami tindaklanjuti,” ungkapnya, Selasa (6/5/2025).

Perlu diketahui lanjut Wali Kota, semua pembangunan yang ingin dilaksanakan tetap mengacu pada pertimbangan aspek sosial dan ekonomi dari kawasan atau wilayah yang disentuh pembangunan.

Disisi lain pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada lokasi semata, namun juga pada data dukung dari warga, kelurahan, dan kecamatan.

“Jadi, selama data sosial dan ekonomi terpenuhi serta ada komitmen terhadap kewajiban seperti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka pembangunan akan diprioritaskan,” tambahnya.

Terlepas dari itu Fairid meminta agar ada partisipasi dari masyarakat. Termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban seperti PBB. Ketaatan masyarakat dalam membayar pajak kata dia, menjadi bagian dari kolaborasi pembangunan.

Meski begitu Wali Kota menekankan, warga yang belum mampu membayar PBB tetap akan mendapat perhatian. Namun, pemerintah perlu melihat secara menyeluruh kondisi sosial dan ekonomi di tiap wilayah agar pembangunan bisa dilakukan secara merata, dan tepat sasaran.

Tidak hanya itu saja, masyarakat juga diharap untuk tidak hanya menuntut pembangunan, tetapi juga aktif dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, tanpa peningkatan PAD, sulit bagi pemerintah untuk memenuhi seluruh permintaan infrastruktur.

“Infrastruktur yang baik tentu harapan kita semua. Tapi mari juga bersama-sama berpikir, dari mana PAD kita akan meningkat jika tidak ada kontribusi dari masyarakat,” tandasnya.

Share This Article
Facebook Copy Link Print

Recent Posts

  • Pemkab Kapuas Pacu Pembangunan Bundaran Timpah, Target 2027 April 2, 2026
  • Pemkab Kapuas Gerak Cepat Tangani Kebakaran SDN 1 Lamunti April 2, 2026
  • Pemprov Kalteng Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Target Pertahankan Opini WTP April 2, 2026

Berita yang mungkin anda minati

IMG 20260220 WA0027
Ekonomi dan BisnisPemerintah Kota Palangkaraya

BI Luncurkan SERAMBI 2026: Perluas Akses Layanan Penukaran Uang Rupiah Guna Peroleh Uang Layak Edar Mudah dan Aman

February 21, 2026
10 3
Pemerintah Kota Palangkaraya

Palangka Raya Sabet Penghargaan The Encourager dalam Capaian SDGs Nasional

March 29, 2026
9 3
Pemerintah Kota Palangkaraya

Musrenbang Kecamatan Bukit Batu Fokus Infrastruktur dan Pariwisata

March 29, 2026
7 3
Pemerintah Kota Palangkaraya

Pentingnya Penggunaan Tapping Box bagi Pelaku Usaha

March 29, 2026

Footer

  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?