PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Penandatanganan Nota Kesepakatan Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran dengan Ketua DPRD Provinsi Kalteng Arton S. Dohong terhadap Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2025, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Kamis (3/7/2025).
Rapur Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalteng Arton S. Dohong.
Adapun agenda rapat paripurna tersebut meliputi laporan Hasil rapat BADAN Anggaran dalam rangka membahas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2025.
Dan agenda kedua, dilanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Gubernur Kalteng dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalteng terhadap Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2025.
Arton mengungkapkan bahwa, komitmen DPRD dalam memastikan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.
“Seluruh tahapan telah kita laksanakan secara terbuka, dengan melibatkan seluruh unsur kelembagaan DPRD dan mitra pemerintah daerah. Ini bentuk komitmen kita bersama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalteng,” ujar Arton.
Arton S. Dohong juga menyampaikan bahwa pembahasan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025 telah melalui serangkaian rapat kerja secara intensif dan terstruktur.
Sementara itu, dalam pidato sambutannya Gubernur Agustiar Sabran mengungkapkan beberapa faktor yang menjadi dasar penyusunan KUPA dan PPAS-P Tahun Anggaran 2025, antara lain revisi asumsi dasar ekonomi makro daerah, termasuk proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar.
Terakhir, gubernur juga mengungkapkan perkembangan realisasi PAD, terutama sektor-sektor strategis seperti pajak kendaraan bermotor, retribusi jasa usaha, dan dana transfer pusat serta penyesuaian belanja prioritas, termasuk program nasional ASTA CITA dan program prioritas HUMA BETANG seperti pengendalian inflasi, penurunan stunting, dan penguatan ketahanan pangan.
