PULANG PISAU, kaltengterkini.co.id.CO – Pemerintah Pulang Pisau (Pemkab Pulpis) memastikan kesiapan pihaknya dalam melakukan pendistribusian dan vaksinasi Vaksin Covid-19 diwilayah bumi Handep Hapakat.
Namun pihaknya belum berani memastikan kapan akan melaksanakan vaksin tersebut kepada masyarakat Pulpis.
“Rencananya vaksin kita akan tiba di Pulpis pada Jumat (08/01/2020). Untuk pelaksanaan vaksinasinya kita masih menunggu instruksi lebih lanjut,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Pulpis dr Muliyanto Budihardjo, Kamis (07/01/2020).
Mul menjelaskan berdasarkan hasil koordinasi melalui video conference dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu, pelaksanan vaksinasi akan dilakukan mulai tanggal 13 Januari untuk ditingkat Pusat dan tanggal 14 tingkat Provinsi.
“Kemaren saat Vidcon kita mau tanggal 15 Januari. Namun berhubung itu hari Jumat waktunya pendek jadi kami minta tanggal 18 Januari. Tinggal saat ini masih menunggu instruksi,” katanya.
Ia juga mengungkapkan rencananya vaksin akan diberikan kepada sejumlah pejabat publik di Kabupaten Pulang Pisau. Ia juga menyatakan siap para pejabat tersebut untuk menjalani vaksinasi Covid-19 pertengahan Januari 2021 sesuai jadwal yang ditentukan.
Selain Bupati Edy, sejumlah pejabat publik itu antara lain, Ketua DPRD, 2 Wakil Ketua DPRD, dan sejumlah kepala dinas di lingkup Pemkab Pulang Pisau juga divaksin menggunakan vaksin Sinovac yang sudah didistribusikan di provinsi Kalteng sebanyak 14.680 buah vaksin.
“Insyaallah kita siap, jadwalnya nanti ditentukan setelah setelah ada intruksi lebih lanjut. Kami berharap ketua DPRD, wakil ketua DPRD, dan sejumlah kepala dinas serta beberapa tokoh masyarakat, bersedia mengikuti vaksinasi ini,” ungkapnya.
Disinggung masalah keamanan dan kehalalan dari vaksin Covid-19, ia tidak berani berkomentar banyak. Namun pihaknya yakin pemerintah telah memikirkan hal tersebut.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini Vaksin Covid 19 tengah dikaji Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Bersamaan dengan itu, kehalalan vaksin juga sedang dipastikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Memang informasinya saat ini Pemerintah masih menunggu hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Badan POM dan MUI. Oleh karena itu kita masih menunggu petunjuk,” pungkasnya.
(Pri)
