Kalteng TerkiniKalteng Terkini
  • Home
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
    • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
    • Pedoman Media Siber
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
    • Buntok
    • Gunung Mas
    • Kasongan
    • Kuala Kapuas
    • Kuala Pembuang
    • Lamandau
    • Muara Teweh
    • Nanga Bulik
    • Palangkaraya
    • Pangkalan Bun
    • Pulang Pisau
    • Puruk Cahu
    • Sampit
    • Sukamara
    • Tamiang Layang
  • Opini
  • Eksekutif
    • Pemerintah Provinsi Kalteng
    • Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
    • Pemerintah Kota Palangkaraya
    • Pemerintah Kabupaten Murung Raya
    • Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
    • Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
    • Pemerintah Kabupaten Barito Utara
    • Pemerintah Kabupaten Katingan
    • Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas
    • Pemerintah Kabupaten Seruyan
  • Legislatif
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kabupaten Barito utara
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Kabupaten Murung Raya
    • DPRD kabupaten Pulang Pisau
    • DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
    • DPRD Kabupaten Katingan
    • DPRD Kabupaten Kuala Kapuas
    • DPRD Kabupaten Seruyan
    • DPRD Provinsi Kalteng
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
Font ResizerAa
Kalteng TerkiniKalteng Terkini
Font ResizerAa
  • Home
  • Tentang
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
  • Opini
  • Eksekutif
  • Legislatif
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
  • Home
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
    • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
    • Pedoman Media Siber
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
    • Buntok
    • Gunung Mas
    • Kasongan
    • Kuala Kapuas
    • Kuala Pembuang
    • Lamandau
    • Muara Teweh
    • Nanga Bulik
    • Palangkaraya
    • Pangkalan Bun
    • Pulang Pisau
    • Puruk Cahu
    • Sampit
    • Sukamara
    • Tamiang Layang
  • Opini
  • Eksekutif
    • Pemerintah Provinsi Kalteng
    • Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
    • Pemerintah Kota Palangkaraya
    • Pemerintah Kabupaten Murung Raya
    • Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
    • Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
    • Pemerintah Kabupaten Barito Utara
    • Pemerintah Kabupaten Katingan
    • Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas
    • Pemerintah Kabupaten Seruyan
  • Legislatif
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kabupaten Barito utara
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Kabupaten Murung Raya
    • DPRD kabupaten Pulang Pisau
    • DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
    • DPRD Kabupaten Katingan
    • DPRD Kabupaten Kuala Kapuas
    • DPRD Kabupaten Seruyan
    • DPRD Provinsi Kalteng
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
Follow US
Pemerintah Provinsi Kalteng

Inflasi Kalteng Posisi Tiga Terendah se Indonesia

admin01
Published: November 4, 2024
Share
4 Min Read
WhatsApp Image 2024 11 05 at 22.02.35
Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Yuas Elko, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Tahun 2024 bersama Mendagri RI secara virtual. (foto/mmckalteng)

PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Yuas Elko, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Tahun 2024 bersama Mendagri RI secara virtual dari ruang rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Senin (4/11/2024).

Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan, pada 1 November yang lalu Badan Pusat Statistik sudah merilis hasil survei tentang inflasi bulan Oktober, terlihat inflasi dari bulan ke bulan (September ke Oktober) masih terlihat deflasi yaitu -0,08%. Sedangkan perkembangan inflasi dari tahun ke tahun (y – on – y) untuk bulan Oktober 2023 ke Oktober 2024 sebesar 1,71%”

“Saya mohon, masalah inflasi ini tetap menjadi atensi bagi kita semua, karena selama ± 2 tahun kita melaksanakan kegiatan ini, inflasi terkendali cukup baik dan dinilai pengendalian inflasi Indonesia salah satu yang cukup bagus di dunia, dan relatif cukup baik, karena daerah-daerah ikut bergerak,” ucapnya.

“Sedangkan untuk daerah-daerah yang masih mengalami lonjakan sampai di atas nasional rata-rata 3,5%, agar segera melakukan rapat internal dengan Forkopimda dan semua stakeholders yang melibatkan pengasaha/distributor agar ada ketersediaan barang, “sehingga tidak mengalami lonjakan terlalu tinggi,” tambahnya.

Senada dengan itu Plt Kepala BPS RI, Amalia Adininggar memaparkan bahwa inflasi bulan ke bulan 0,08% dan tahun ke tahun 1,71%, memang karena ada dorongan inflasi dari transportasi. Sebagai catatan, yang menyebabkan deflasi untuk sektor transportasi karena Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi pada 1 Oktober 2024.

“Seperti harga Pertamax turun 800 – 900 rupiah atau 6 – 7%, kemudian Pertamax Turbo tercatat turun 1200 – 1250 rupiah atau 8 – 9%, Dexlite juga turun 1200 – 1450 rupiah atau 9 – 10%, dan Pertamina Dex turun 9 – 10%,” paparnya.

Dijelaskan, pada kelompok makanan dan minuman terlihat mengalami inflasi, hal ini karena didorong oleh produksi bawang merah pada Oktober 2024, dimana Kementan mencatat adanya penurunan dari produksi bawang merah”, imbuhnya.

Dikatakannya pula, pada bulan Oktober 2024 secara m-to-m sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami inflasi, dimana terdapat 28 provinsi mengalami inflasi dan 10 provinsi mengalami deflasi, “Penyumbang andil inflasi Oktober 2024 adalah daging ayam ras 0,04%, bawang merah 0,03%, dan telur ayam ras 0,01%,” jelas Amalia.

Ditambahkanya, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi (mengalami kenaikan harga) m-to-m pada Oktober 2024 adalah emas perhiasan, daging ayam ras, dan bawang merah. Sedangkan Bensin, cabai merah dan cabai rawit adalah komoditas yang dominan memberikan andil deflasi.

“Selanjutnya, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi (mengalami kenaikan harga) y-on-y pada Oktober 2024 yaitu emas perhiasan, beras dan Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan untuk bensin, cabai merah dan tomat merupakan komoditas yang memberikan andil deflasi,” ulasnya.

Sementara itu, Sahli Gubernur, Yuas Elko mengungkapkan, sesuai data yang disampaikan BPS tersebut, bahwa inflasi Kalteng berada pada urutan 3 (tiga) terendah inflasi se Indonesia yaitu sebesar 1,03% dan sampai saat ini Kalteng masih aman terhadap inflasi.

“Pemprov Kalteng akan tetap berkoordinasi dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi, untuk menjaga inflasi di Kalteng ini tetap terkendali,” pungkasnya. (Sef/*)

Share This Article
Facebook Copy Link Print

Recent Posts

  • Gubernur Kalteng Tegaskan Komitmen Pemenuhan Kebutuhan Dasar Melalui KHBS February 25, 2026
  • Sebanyak 30 Ribu Lebih Portal humabetang.id Terima Aduan dan Pengajuan Masuk February 25, 2026
  • SPPG Barsel Klarifikasi Isu Ketidaksesuaian MBG February 25, 2026

Berita yang mungkin anda minati

WhatsApp Image 2026 02 25 at 18.15.10
Pemerintah Provinsi Kalteng

Gubernur Kalteng Tegaskan Komitmen Pemenuhan Kebutuhan Dasar Melalui KHBS

February 25, 2026
WhatsApp Image 2026 02 25 at 18.15.31
Pemerintah Provinsi Kalteng

Sebanyak 30 Ribu Lebih Portal humabetang.id Terima Aduan dan Pengajuan Masuk

February 25, 2026
Picture1
Pemerintah Provinsi Kalteng

Pemprov Kalteng Terus Tingkatkan Pelayanan Publik. Kini Masyarakat Dapat Lakukan Validasi Data Sekaligus Cek Status Penerimaan Bantuan dengan Mudah dan Cepat

February 24, 2026
WhatsApp Image 2026 02 24 at 20.35.55
Pemerintah Provinsi Kalteng

Kadisdagsperin Kalteng Hadiri ToT Pencatatan Keuangan Pesantren di BI Kalteng

February 24, 2026

Footer

  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?