PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Inventarisasi Layanan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik (e-services) di Aula Kanderang Tingang, Kamis (17/10/2024).
Rapat ini dipimpin Kepala Bidang Layanan e-Government, Syayuti, dan melibatkan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Pada tahun 2024, ditargetkan akan terbangun Portal Pelayanan Publik yang mengintegrasikan berbagai layanan strategis.
Syayuti dalam sambutannya menyatakan dukungan Pemprov Kalteng terhadap upaya percepatan transformasi digital. Saat ini, Pemprov Kalteng telah melakukan moratorium pembangunan aplikasi untuk mengevaluasi dan memperbaiki aplikasi yang ada. “Kami akan segera menyusun regulasi baru terkait aplikasi yang ada dan yang akan dibuat,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan perangkat daerah untuk melakukan konsultasi dengan Diskominfosantik dalam pengembangan aplikasi, guna mencegah tumpang tindih antar aplikasi.
Dona Risma Ayu Nur Aisyah, Analis Kebijakan Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB, menjelaskan tujuan inventarisasi adalah untuk memetakan e-services yang telah ada dan menentukan arah kebijakan.
“Inventarisasi ini diharapkan dapat menjadi master data untuk strategi dan pengembangan pelayanan publik digital yang terintegrasi,” jelasnya.
Dona menambahkan bahwa pelaksanaan inventarisasi akan mencegah duplikasi dalam pembangunan aplikasi, mempercepat digitalisasi, serta menyediakan Master Data yang bermanfaat untuk evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Dari masukan dan saran peserta, kami berharap pelayanan publik ke depan dapat disajikan semudah berbelanja online,” pungkasnya, menekankan perlunya dukungan infrastruktur yang memadai untuk mendukung digitalisasi.
