PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam upaya menekan angka kematian ibu dan anak sekaligus menekan angka Stunting di provinsi Kalteng Pemerintah Provinsi berupaya memperkuat Sinergitas lintas sektor dan lintas program. Percepatan Penurunan AKI/AKB ini bisa melalui peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, akses layanan, pelayanan kesehatan yang berkualitas, akses komunikasi, infrastruktur jalan dan jembatan ke lokasi kejadian berada agar masyarakat yang membutuhkan tindakan medis bisa segera di atasi.
Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah provinsi melalui Plt. Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Adi Praditha mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng memimpin Rapat Koordinasi LP/LS Pokja Daerah dalam Upaya Penurunan AKI/AKB, bertempat di Aula Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Selasa (9/07/2024).
Rapat dihadiri oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, Perwakilan dari Perangkat Daerah terkait, Kepala Kantor Wilayah/Instansi Vertikal, Organisasi Profesi, serta undangan lainnya.
Rapat ini diselenggarakan dalam rangka upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)/Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Kalimantan Tengah, dimana sangat diperlukan penguatan tata kelola dalam rangka koordinasi, sinergisitas, dan evaluasi antar Lintas Program (LP)/Lintas Sektor (LS) dengan pembentukan Pokja Percepatan Penurunan AKI dan AKB Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
Plt. Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Adi Praditha dalam sambutannya menyampaikan trend peningkatan AKI/AKB di Provinsi Kalimantan Tengah disebabkan oleh faktor medis dan non medis.
Lanjut ia menjelaskan bahwa, Faktor Medis antara lain terkait tata laksana (keterlambatan mendapatkan penanganan/pengobatan) dan kekurangan/hambatan ketersediaan fasilitas (laboratorium, alat medis dll.) Sedangkan faktor non medis antara lain disebabkan oleh hambatan budaya atau agama, usia menikah terlalu muda, akses sarana transportasi, kondisi geografis dll.
“Untuk itu diperlukan penguatan tatakelola dalam rangka koordinasi, sinergisitas, dan evaluasi antar Lintas Program/Lintas Sektor diantaranya melalui pembentukan Pokja Daerah dalam upaya Percepatan Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Kalimantan Tengah,” kata Adi.
“Saya mengharapkan rapat koordinasi ini dapat menjabarkan strategi-strategi yang akan dilakukan dalam upaya Percepatan Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Kalimantan Tengah, dan hasil rapat akan dilaporkan kepada Bapak Sekda Provinsi Kalteng,” pungkas Adi.
Sementara itu, Narasumber dari POGI Cabang Palangka Raya Rully P. Adhi dalam paparannya menyampaikan bahwa untuk lingkup ASEAN, AKI di Indonesia menempati urutan terburuk kedua setelah Myanmar, sedangkan untuk AKB urutan ketiga terburuk setelah Myanmar dan Laos. Sedangkan untuk Provinsi Kalteng, AKI dan AKB pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan.
“Strategi yang perlu dilakukan antara lain melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan tata kelola, peningkatan akses layanan, dan peningkatan kualitas layanan. Dan Diperlukan peningkatan peran multisektor dalam upaya penurunan AKI, AKB dan juga stunting, diantaranya adalah melalui pembangunan jalan/jembatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, sarana transportasi, sarana komunikasi, listrik dll,” pungkas Rully.
