PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam upaya mitigasi,deteksi dini, kesiapan, koordinasi dan komunikasi, Sinergitas, pencegahan dan penanggulangan bencana khususnya bencana Karhutla Pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya Melalui mitigasi pemetaan titik dan daerah yang dianggap berpotensi dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi saat bencana terjadi dan bagaimana penanganan dampak kepada masyarakat dan mahluk hidup lainnya.
Sehubungan dengan hal tersebut guna mendapatkan informasi terkini dengan pengumpulan materi dan data terkait Strategi Kolaborasi Mitigasi Karhutla untuk mendukung kelancaran pembangunan dan pemerintahan di IKN dalam rangka Ketahanan Nasional yang tangguh dan dinamis, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sri Widanarni, mengikuti Rapat Strategi Kolaborasi Mitigasi Karhutla bersama Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) secara virtual, bertempat di ruang Bajakah Palangka Raya, Rabu (08/05/2024).
Tampak hadir mendampingi Asisten Ekbang, Kalaksa BPBD Provinsi Kalteng Ahmad Toyib, hadir pula melalui zoom meeting mewakili Forkopimda Provinsi Kalteng, Pemerintah Kabupaten Kobar, serta mewakili Forkopimda Kabupaten Kobar.
Asisten Ekbang Sri Widanarni dalam paparannya menjelaskan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah provinsi terluas di Indonesia, dengan luas 15.356.400 hektar, sekitar 11.931.843 hektar atau 77,70% merupakan Kawasan Hutan, dan sekitar 2.556.283 hektar atau 16,65% merupakan Lahan Gambut.
“Kondisi ini merupakan berkah bagi Provinsi Kalimantan Tengah tetapi juga sekaligus menjadi tantangan terkait dengan bahaya kebakaran hutan dan lahan, termasuk kebakaran lahan gambut” kata Asisten Ekbang.
Disebutkannya, bahwa Pasca Karhutla Tahun 2019, Kalteng mendapatkan dukungan dari BNPB untuk mengupdate Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), dimana di dalamnya termasuk Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, dimana sebanyak 87 Kecamatan (63,97%) yang tersebar pada 12 Kabupaten dan 1 Kota yang termasuk dalam Kategori Risiko Tinggi Karhutla.
“Pasca tahun 2015 luas Karhutla di Kalteng terus mengalami penurunan, pada Tahun 2019 mengalami penurunan 266.084 ha atau 45,58% dibanding 2015, kemudian 2023 mengalami penurunan 151.853 ha atau 47,79% dibanding 2019” sebutnya.
“Luas Karhutla pada kabupaten/kota prioritas yaitu Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, Seruyan, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan Palangka Raya terus mengalami penurunan, meskipun terjadi peningkatan luas karhutla pada kabupaten Sukamara, Lamandau dan Barito Utara” imbuhnya.
Dikatakannya pula, kesiapan menghadapi Karhutla Tahun 2024 terdiri dari kegiatan penyiapan anggaran dari anggaran DBH-DR sebesar Rp.211 Miliar dan anggaran BTT sebesar Rp.150 Miliar, kegiatan pemantapan personil dengan potensi sebanyak 9,784 orang, selain itu pembinaan masyarakat terus dilakukan sebagai bagian dari potensi personil penanggulangan karhutla.
“Selanjutnya, kegiatan pemantapan sarpras meliputi sarpras utama karhutla yang tersedia di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, KPH, Kecamatan dan MPA, selain itu Pemerintah Provinsi Kalteng terus melaksanakan hibah sarpras karhutla ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan bansos ke masyarakat” pungkasnya.
