PALANGKA RAYA, KALTENGTERKNI.ID – Presiden Joko Widodo berpesan untuk menjaga keseimbangan suplay dan demand saat ini sangat penting agar ketika perekonomian Indonesia mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal, tidak menimbulkan tekanan signifikan terhadap harga-harga.
Kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, dan skema bantuan sosial diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, menaikan kembali demand, dan akhirnya mendorong tumbuhnya suplai.
Presiden Joko Widodo juga mengutarakan harapannya kepada seluruh Pemerintah Daerah agar dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat, untuk dapat bersama-sama memulihkan perekonomian Indonesia.
Hal ini diungkapkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada acara Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020
secara virtual melalui konferensi video yang diikuti Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya dan jajarannya di aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur, Kamis (22/10/2020).
“Saya harapkan apa yang telah dilakukan Pemerintah Pusat diperkuat lagi di daerah dengan percepatan realisasi APBD, terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi, terutama sektor UMKM. Saya telah minta agar belanja kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah agar mengutamakan penyerapan produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun produk-produk UMKM”, ujar Presiden Joko Widodo menegaskan.
Rakornas Pengendalian Inflasi merupakan amanat dari Kepres No.23 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Inflasi Nasional. Rakornas merupakan koordinasi tertinggi yang menentukan arah kebijakan inflasi kedepan, baik di tingkat pusat maupun daerah”, kata Iskandar Simorangkir. Diutarakannya juga bahwa rakornas diselenggarakan dengan mengusung tema “Transformasi Digital UMKM Pangan Untuk Mendukung Stabilitas Harga dan Pemulihan Ekonomi Menuju Indonesia Maju”
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahannya terkait kebijakan koordinasi pengendalian inflasi kehidupan.
“Kondisi perekonomian di tahun 2020 sangat berbeda dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Kali ini kita dituntut untuk mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah. Inflasi harus kita jaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi”, kata Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo berpesan bahwa menjaga keseimbangan suplay dan demand saat ini sangat penting agar ketika perekonomian Indonesia mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal, tidak menimbulkan tekanan signifikan terhadap harga-harga. Kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, dan skema bantuan sosial diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, menaikan kembali demand, dan akhirnya mendorong tumbuhnya suplai.
Presiden Joko Widodo juga mengutarakan harapannya kepada seluruh Pemerintah Daerah agar dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat, untuk dapat bersama-sama memulihkan perekonomian Indonesia.
“Saya harapkan apa yang telah dilakukan Pemerintah Pusat diperkuat lagi di daerah dengan percepatan realisasi APBD, terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi, terutama sektor UMKM. Saya telah minta agar belanja kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah agar mengutamakan penyerapan produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun produk-produk UMKM”, ujar Presiden Joko Widodo menegaskan.
Turut hadir mendampingi Plt. Gubernur Kalteng mengikuti rakornas tersebut, antara lain Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Sunarti, Kadis Perdagangan dan Perindustrian Aster Bonawati, Plt. Kadis Ketahanan Pangan Lilis Suryani, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalteng Rihando. (dn)
