PALANGKA RAYA, kaltengterkini.co.id – Dampak Pandemi Covid-19 juga menyebabkan perlambatan perekonomian baik skala nasional maupun di daerah khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.
Anggaran yang terbatas memang jadi kendala, tapi bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa.
Pembangunan dapat tetap dilaksanakan dengan cara bertahap, karenanya proses perencanaan itu penting, susunlah perencanaan dengan skala prioritas, mendahulukan dan mengutamakan pada sasaran pembangunan yang belum tercapai target kinerjanya dan pada sektor pembangunan yang kondisinya belum memenuhi standar pelayanan minimal.
Demikian diungkapkan Plt. Gubernur Kalteng, Habib Ismail Bin Yahya diwakili Sekda Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri saat membuka acara Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2020 yang merupakan tahun keempat (4) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021, di Aula Bappedalitbang, Rabu (21/10/20).
Dikatakan, rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III tahun 2020 ini bertujuan untuk pencapaian penggunaan dan pencapaian RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang hasilnya dari adalah tersusunnya Laporan Realisasi Kinerja serta Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2020.
Pada Tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19, APBD Provinsi Kalimantan Tengah Direfocusing dan Direalokasi untuk penanganan Covid-19, yang mengakibatkan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan untuk tahun 2020 turut berubah, beberapa kegiatan menjadi ditunda dan beberapa lagi terlambat pelaksanaannya tidak bisa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah yang sudah menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pada tahun 2020 ini mengalami perlambatan dikarenakan pandemi.
Oleh karena itu, diharapkan kepada para Bupati/Wali Kota agar dapat melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing, khususnya untuk masyarakat yang ada di pedalaman dan belum tersentuh oleh pembangunan yang secara komprehensif dilakukan dengan membangun infrastruktur, sarana prasarana pendidikan, Kesehatan dan perekonomian masyarakat secara merata di segala bidang, harap Plt Gubernur.
Menurutnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan sangat penting untuk mengetahui sektor mana yang sudah dan yang belum tercapai dengan baik, sehingga pada perencanaan pembangunan tahun berikut kita bisa mengutamakan merencanakan pembangunan pada sektor-sektor pembangunan yang belum tercapai.
Terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah, saya minta jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan harus sesuai jadwal yang ditetapkan, agar program/ kegiatan dapat terlaksana dengan baik, sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus melakukan upaya-upaya percepatan penyerapan anggaran, khususnya penyerapan belanja langsung sebagai upaya percepatan terealisasinya target-target kinerja pembangunan sebagai salah satu komponen terbesar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat, serta mengurangi angka kemiskinan”, ungkap Habib Ismail. (dn)
