PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – untuk mengukur kinerja pelayanan para ASN pada publik atau masyarakat pemerintah provinsi menggunakan mekanisme berupa survei angka indeks yang berkelanjutan, pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut dilakukan sekaligus dalam rangka meningkatkan responden Survei Indeks BerAKHLAK yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2022, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan koordinasi bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah.
Pertemuan ini dihadiri oleh Sekretaris BPSDM Norliani, Widyaiswara BPSDM Lies Fahimah, dan Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Yosias, Senin (31/07/2023) bertempat di kantor BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam pertemuan ini, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Sub Bagian Budaya Kerja melakukan koordinasi bersama BPSDM terkait Survei Indeks BerAKHLAK tahun 2023 yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir bulan Agustus mendatang.
Survei Indeks BerAKHLAK merupakan pengukuran yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dalam mengukur hasil dari implementasi Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa” yang dilaksanakan instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.
Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Yosias menjelaskan maksud kegiatan ini yaitu untuk berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mempersiapkan Survei Indeks BerAKHLAK mendatang bersama dengan BPSDM.
“Dengan adanya kolaborasi dengan BPSDM tentunya untuk sosialisasi keberadaan survei ini akan menjadi lebih mudah dan menjangkau banyak pegawai mengingat seluruh pegawai pemprov dibina kompetensinya oleh BPSDM,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yosias menyampaikan bahwa setelah meninjau dari hasil Survei Indeks BerAKHLAK di tahun 2022, diperoleh secara garis besar bahwa ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih belum memenuhi kuota voter atau responden untuk mengisi Survei tersebut, pada tahun 2022 jumlah voter Pemprov Kalteng terhitung hanya 1805 responden yang mengisi.
“Dengan memperhatikan hasil Indeks Implementasi BerAKHLAK yang diperoleh dari tahun sebelumnya, oleh karena itu diperlukan lebih banyak lagi responden yang mengisi survei ini agar dapat meningkatkan nilai Pemerintah Provinsi di beberapa nilai yang masih kurang,” ungkapnya.
Kemudian, Sekretaris BPSDM Norliani mengatakan bahwa BPSDM siap berkolaborasi dan menyukseskan Survei Indeks BerAKHLAK mendatang dengan beberapa cara seperti sosialisasi terkait survei tersebut melalui beberapa platform.
“Pemprov Kalteng khususnya BPSDM memiliki sarana podcast atau siniar Ngopi Manis yang dapat dimanfaatkan untuk menyosialisasikan terkait adanya Survei Indeks BerAKHLAK tersebut yang nantinya dapat disaksikan secara terbuka oleh ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui sosial media BPSDM,” jelas Norliani.
Sementara itu, Widyaiswara BPSDM Lies Fahimah menyarankan agar hal ini terus-menerus disosialisasikan supaya nantinya para ASN mengingat terkait keberadaan Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa” serta Survei Indeks BerAKHLAK.
“Sebaiknya podcast dilaksanakan sebanyak dua kali agar para ASN Pemprov Kalteng dapat mengingat untuk mengisi survei dan juga tidak lupa adanya Core Values ASN BerAKHLAK. Selain itu, agar dibuatkan Surat Edaran Sekretaris Daerah terkait pemakaian pin BerAKHLAK dan pemasangan standing banner ASN BerAKHLAK di lingkup Pemprov Kalteng,” pungkas Lies.
