PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Event FEKDI merupakan event tahunan digelar Bank Indonesia, adalah sebagai salah satu dukungan nyata bagi pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Karena itu even tersebut patut diapresiasi.
Begitu disampaikan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin melalui Sekda Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, usai menghadiri acara pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 dan Launching Sinergi Perluasan Akseptasi Digital, di Ruang Serbaguna Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalteng, Senin (8/5/2023).
Dikatakan Hera, Bank Indonesia bersama dengan pemerintah daerah serta berbagai stakeholders, sejauh ini telah melakukan berbagai upaya pengembangan keuangan ekonomi digital di Kalteng. Antara lain perluasan literasi dan akseptasi QRIS dan BI Fast sebagai sistem pembayaran digital kepada masyarakat. Kemudian perluasan merchant QRIS dan BI Fast serta penguatan ETPD.
“Konkretnya Pemko Palangka Raya mengapresiasi pelaksanaan FEKDI ini,” ucapnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, Taufik Saleh mengatakan FEKDI 2023 merupakan ajang untuk memperkenalkan produk dan layanan, serta diseminasi kebijakan ekonomi keuangan digital yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Perekonomian, serta didukung oleh kementerian dan lembaga, serta industri.
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan partisipasi terhadap implementasi digitalisasi sistem pembayaran, serta memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi,”ungkapnya.
Kegiatan pembukaan FEKDI 2023 itu sendiri secara umum berlansung secara virtual diselenggarakan Bank Indonesia, yang dihadiri secara langsung Presiden RI Joko Widodo bersama Kementerian Perekonomian. Hadir secara virtual dalam acara tersebut Bupati/Wakil Bupati se-Kalteng, pimpinan perbankan, instansi terkait, serta undangan lainnya.
Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan. “Inovasi dalam penyediaan pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat. Inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital harus terus dikembangkan,” papar Presiden Joko Widodo.
