PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui perkebunan kelapa sawit Pemerintah pusat dan daerah bersinergi menyamakan persepsi dalam hal Pembangunan sawit yang berkelanjutan.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Leonard S. Ampung mewakili Gubernur Kalteng membuka workshop Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD PKSB) Kalteng, bertempat di Hotel Best Western Batang Garing Palangka Raya, Senin (21/11/2022).
Dalam kegiatan workshop tersebut turut hadir Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha Kemenko Bidang Perekonomian Moch. Edy Yusuf, Direktur Program SPOS Indonesia Yayasan KEHATI Irfan Bakhtiar, Kepala Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait, Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya Leo menyatakan workshop ini merupakan sarana yang baik, sebagai wadah evaluasi bersama atas hasil pembangunan yang telah dicapai terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
“Oleh karena itu, saya mengharapkan adanya koordinasi dan sinergi yang baik antar stakeholders terkait, terutama dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang RAD PKSB Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024,” ucapnya.
Leo meminta agar para peserta workshop mendiskusikan hal-hal urgent dalam RAD PKSB di Kalteng, seperti aspek legalitas lahan, aspek kemitraan perusahaan dengan masyarakat sekitar kebun, aspek budidaya kelapa sawit, aspek sarana dan prasarana, serta aspek hilirisasi dan pemasaran.
“Saya harapkan aspek-aspek tersebut menjadi perhatian kita bersama, sebagai upaya kita semua dalam melakukan inventarisasi terhadap lahan-lahan pekebun sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan, karena inti dari RAD PKSB adalah dalam rangka peningkatan produksi sawit dan peningkatan legalitas lahan para pekebun,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perkebunan Rizky R Badjuri menyampaikan dalam laporannya bahwa workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendamping sawit rakyat dan pengurus kelembagaan organisasi petani sawit menuju kesiapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO); serta menyelenggarakan pelatihan pendamping sertifikasi usaha (ISPO) pekebun kelapa sawit berbasis kompetensi.
Saat diwawancarai Tim MMC Kalteng, Leo mengatakan harus adanya sinergi antara Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta kementerian terkait agar Rencana Aksi Daerah ini bisa dikawal dengan serius.
“Sinergi ini kita harapkan bisa maksimal, sehingga masyarakat yang ada di sekitar perkebunan sawit secara signifikan bisa merasakan manfaat dari perkebunan berkelanjutan ini, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan mereka,” pungkasnya.
