SAMPIT, KALTENGTERKINI.CO.ID – DPRD dalam kiprahnya memiliki 3 fungsi yang haru dilakukan yakni, pembentukan undang-undang, Pengawasan dan penganggaran, sebagai pelaksana salah satu fungsi peran tersebut DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, akan berupaya melakukan monitoring (Pengawasan) terhadap kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dan sedang berjalan agar maksimal dan menekan resiko penyimpangan kerja di lapangan terutama terhadap program pembangunan daerah.
Dewan Perwakilan rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada tahun 2023 nanti akan meningkatkan pengawasan terhadap program-program pemerintah daerah, hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kotim H. Rudianur.
“Kami jajaran legislatif akan terus meningkatkan pengawasan terkait program-program pemerintah daerah. Sehingga semua program yang dijalankan pemerintah benar-benar berjalan dengan baik,” kata Rudianur, Senin (7/11/2022)
Menurutnya sektor pengawasan adalah merupakan kewajiban DPRD bukan hanya untuk mengawasi, akan tetapi akan menjadi acuan dan bahan evaluasi dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotim untuk tahun kedepannya nanti.
“Dengan adanya pengawasan itu agar anggaran terserap dengan baik, sehingga pengerjaan proyek-proyek yang ada hasilnya lebih memuaskan dan juga penyelesainya sesuai target yang telah ditentukan dan cepat difungsikan oleh masyarakat,” ujar Rudianur.
Politisi Partai Golkar ini juga menilai sejauh ini proses berjalannya program pemerintah daerah masih berjalan dan perlu pengawasan dan dikawal sampai selesai, Karena APBD murni tahun 2022 mencapai 1,8 triliun lebih dan itu harus benar-benar diserap sehingga digunakan sesuai anggaran yang telah ditentukan.
“Tidak hanya kami di DPRD saja yang mengawasi tetapi masyarakat juga wajib mengawasi karena itu menyangkut kebutuhan untuk kita semuanya, baik itu program infrastruktor, Pendidikan, kesehatan dan yang lainnya,” pungkasnya.
