SAMPIT, KALTENGTERKINI.CO.ID – Masalah banjir memang kerap terjadi dimana saja, namun persoalannya jika kondisi saluran draenase tidak berfungsi dengan baik, maka akan mengkibatkan banjir. Apalagi jika banyak bangunan yang menutup saluran draenase.
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Bima Santoso mengatakan, salah satu penyebab masih seringnya terjadi banjir di dalam Kota Sampit khususnya di daerah pemukiman penduduk, yakni masih adanya bangunan yang tidak memperhatikan drainase.
Bahkan dirinya menyebut agar Dinas PUPR Kotim masih belum mampu mengurus draenase dalam kota. Pasalnya, dari tahun ketahun masih saja terjadi banjir ketika hujan turun dan yang banjir selalu jalan yang sama seperti di JL. HM. Arsyad dan JL. H. Imbran.
“Saya sebagai Anggota Dewan dari Dapil Ketapang, berharap PUPR lebih serius lagi mengatasi drainase dalam kota dan meningkatkan kaordinasinya dengan Dinas Perizinan dan Satpol PP, sebab saya melihat banyak juga bangunan yang tidak memperhatikan drainase. Mereka membangun di atas atau menutup saluran draenase, sehingga petugas kebersihan pun kesulitan membersihkan salurannya,” ujar Bima, Selasa (8/11/2022).
Menurut Bima, pengawasan itu wajib terus dilakukan sehingga pembangunan bisa tertata dengan baik, yakni Dinas Perizinan harus lebih selektif dalam memberikan izin bangunannya supaya tidak merusak tata kota, termasuk draenase, kemudian Satpol PP juga harus bersinergi dalam menegekan aturan.
“Saya harap Dinas Perizinan lehih selektif dalam memberikan IMB kepada warga dan harus benar-benar di pantau ke lapangan supaya Dinas PUPR juga tidak kesulitan mengatasi masalah drainase. Kedepannya agar tidak ada lagi permukiman warga yang tergenang air,” tegasnya.
Selain drainase, aliran anak sungai juga harus dilakukan pengerukan secara berkala selain kerena tersumbat rumput dan lain-lain juga terjadi pendangkalan.
“Saya mendorong kepada pemerintah daerah supaya serius mengatasi hal ini terutama Dinas PUPR, karena hujan sebentar saja rumah warga sudah banjir padahal itu adalah tanggung jawab besama mulai dari RT /RW hingga pejabat daerah,” tandasnya.
