KASONGAN, KALTENGTERKINI.CO.ID – Persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Kabupaten Katingan mendapat perhatian kalangan legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Fahmi Fauzi, meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), khususnya menjelang akhir tahun.
Menurut Fahmi, pengawasan secara langsung di lapangan perlu dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan. Langkah tersebut juga penting guna mengantisipasi adanya praktik penyimpangan yang dapat menyebabkan pasokan bahan bakar tidak tersalurkan sebagaimana mestinya kepada masyarakat.
Ia mengungkapkan, persoalan ketersediaan BBM masih dikeluhkan warga, salah satunya di wilayah Kecamatan Pulau Malan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, SPBU di kecamatan tersebut kerap tidak beroperasi atau kehabisan stok ketika masyarakat hendak melakukan pengisian bahan bakar.
“Banyak masyarakat mengeluhkan kesulitan mendapatkan BBM untuk kendaraannya. Ketika melintas di SPBU tersebut, kondisinya sering kosong, sehingga warga terpaksa mencari BBM di warung eceran,” ungkap Fahmi Fauzi, Sabtu (14/11/2026) kemarin.
Dia menilai , kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian agar tidak terus berulang dan semakin membebani masyarakat. Terlebih, BBM merupakan salah satu kebutuhan penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari, baik untuk keperluan pekerjaan maupun mobilitas warga.
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya mengandalkan laporan atau keluhan yang disampaikan masyarakat. Pengawasan dan pengecekan langsung terhadap proses distribusi di SPBU dinilai menjadi langkah penting untuk mengetahui penyebab terjadinya kekosongan pasokan.
Fahmi mengingatkan, pengawasan yang tidak berjalan optimal dikhawatirkan dapat membuka celah terjadinya penyalahgunaan distribusi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, penyaluran BBM bersubsidi, terutama jenis Pertalite, harus mendapat perhatian agar ketersediaannya benar-benar dapat dinikmati masyarakat sesuai peruntukannya.
“Jangan sampai stok BBM jenis Pertalite ini ada oknum yang mempermainkannya,” tegasnya.
Selain meminta keterlibatan pemerintah daerah, Fahmi turut mengingatkan para pengelola SPBU agar menjalankan aturan penjualan BBM secara konsisten. Ia secara khusus meminta agar tidak memberikan pelayanan kepada pelansir yang melakukan pembelian menggunakan jeriken tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, praktik pembelian BBM dalam jumlah besar oleh pihak tertentu berpotensi mengganggu pemerataan distribusi. Apabila tidak diawasi dengan baik, masyarakat yang membeli bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari justru bisa menjadi pihak yang paling dirugikan.
Oleh sebab itu, ia berharap seluruh pihak terkait dapat meningkatkan koordinasi dan pengawasan, sehingga pendistribusian BBM di Kabupaten Katingan berlangsung tertib, tepat sasaran, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
