KUALA KAPUAS, KALTENGTERKINI.CO.ID – Ketepatan bantuan sosial tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada akurasi data dan kepekaan petugas dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Hal itu menjadi perhatian Pemkab Kapuas dalam memperkuat peran TKSK dan PSM melalui rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran Bantuan Pangan Nasional 2026, di Aula Hotel Raudah, Kuala Kapuas, Kamis (22/10/2026).
Staf Ahli Bupati Kapuas, Budi Kurniawan, menegaskan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN agar bantuan tidak salah sasaran.
Menurutnya, penanganan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Kapuas Bersinar: Berdaya Saing, Sejahtera, Indah, Aman, dan Religius.
“Petugas kesejahteraan sosial menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Budi juga mengapresiasi Dinas Sosial Kapuas bersama jajaran, PPPK Kementerian Sosial, TKSK, dan PSM yang berkolaborasi memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurutnya, pemutakhiran data menjadi fondasi penting agar program bantuan tidak salah sasaran. Ia menyebut Kabupaten Kapuas menjadi kabupaten paling aktif di Kalimantan Tengah dalam pemutakhiran DTSEN selama periode 2025–2026.
“Data yang akurat diperlukan untuk mendukung perencanaan sekaligus pelaksanaan program kesejahteraan sosial,” ucapnya.
Selain pembenahan data, Budi menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Sosial, Perum Bulog, TKSK, PSM, serta pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam memastikan penyaluran bantuan pangan nasional berjalan lancar.
Ia berharap rapat koordinasi dan evaluasi tersebut tidak berhenti sebagai agenda rutin, tetapi menjadi ruang untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan, memperjelas pembagian tugas, dan meningkatkan profesionalisme petugas.
Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu diperkuat untuk mempermudah koordinasi, verifikasi dan validasi data, serta pemantauan pelaksanaan program.
Melalui koordinasi yang konsisten dan data yang terus diperbarui, Pemkab Kapuas berharap bantuan sosial dan pangan dapat disalurkan secara transparan dan tepat sasaran.
“Tujuannya, memastikan masyarakat yang paling membutuhkan memperoleh hak dan perlindungan sosial secara layak,” tutupnya. (dn)
