PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah pengendalian inflasi meski tren harga mingguan menunjukkan perbaikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kalimantan Tengah mencatat penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar -0,59 persen pada Minggu IV Juli 2026.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diikuti secara virtual oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (27/7/2026).
Rapat di lingkungan Pemprov Kalteng dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, serta dihadiri Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Fanny Kartika Oktavianti, bersama perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
Dalam paparannya, BPS menyebutkan hanya empat provinsi yang mengalami kenaikan IPH, sementara 34 provinsi lainnya mengalami penurunan, termasuk Kalimantan Tengah. Meski demikian, pemerintah diminta tetap mewaspadai sejumlah komoditas strategis yang berpotensi memicu inflasi.
Komoditas yang masih menjadi perhatian nasional antara lain beras, bawang putih, dan minyak goreng. Di sisi lain, harga cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah mulai menunjukkan tren penurunan.
Untuk Kalimantan Tengah, BPS juga mencatat masih terdapat sejumlah kabupaten yang mengalami kenaikan harga pada komoditas beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak memengaruhi stabilitas harga di daerah.
Sementara itu, Kantor Staf Presiden (KSP) melaporkan hingga 24 Juli 2026 jumlah komoditas berstatus “Tidak Aman” berhasil ditekan menjadi dua komoditas, yakni beras medium Zona 3 dan jagung pakan ternak. Adapun komoditas telur ayam ras dan ayam ras hidup telah membaik ke status “Waspada”.
Pemerintah pusat menegaskan pengendalian inflasi harus terus dilakukan melalui percepatan distribusi pangan, penguatan cadangan pangan pemerintah, serta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan pangan, sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika harga komoditas strategis.
