PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali mencatatkan capaian positif dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan ini dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, dalam sambutannya menyampaikan bahwa opini WTP yang kembali diraih merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya dimaknai sebagai keberhasilan administratif dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran daerah telah dilakukan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran yang dikelola harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menghadirkan program-program pembangunan yang tepat sasaran,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus berupaya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran guna mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, Gubernur berharap capaian tersebut dapat menjadi energi positif bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Penyerahan LHP BPK RI ini juga menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen bersama dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan sinergi seluruh elemen pemerintahan, pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang luas bagi kesejahteraan masyarakat.
