PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Penguatan pengelolaan sumber daya air lintas wilayah menjadi fokus utama dalam Sidang Pleno I Tahun 2026 Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Mentaya-Katingan dan Wilayah Sungai Jelai-Kendawangan yang digelar di Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (25/5/2026).
Forum tersebut menjadi momentum menyatukan langkah pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun arah kebijakan pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan wilayah sungai strategis.
PPK PSDA BWS Kalimantan II TKPSDA, Iskandar, mengatakan sidang pleno dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum terkait pembentukan TKPSDA Wilayah Sungai Mentaya-Katingan dan Wilayah Sungai Jelai-Kendawangan.
Ia menyebut, kegiatan diikuti unsur pemerintah dan nonpemerintah secara luring maupun daring, dengan total 64 peserta dari dua wilayah sungai.
Sementara itu, Plt Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus Ketua TKPSDA, Syahfiri, menekankan bahwa pengelolaan sumber daya air tidak bisa dilakukan secara parsial karena memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor pembangunan dan sumber daya alam lainnya.
“Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terpadu agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, TKPSDA menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi, membahas persoalan daerah, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan air.
Ia juga menyoroti posisi penting dua wilayah sungai yang dibahas, yakni Wilayah Sungai Mentaya-Katingan sebagai wilayah sungai strategis nasional dan Wilayah Sungai Jelai-Kendawangan yang berstatus lintas provinsi antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Dalam sidang tersebut, peserta membahas program kerja lima tahunan dan tahunan TKPSDA, pembagian komisi pembahasan isu strategis, hingga penyusunan tata tertib persidangan.
Syahfiri berharap kolaborasi antaranggota dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat untuk memastikan pengelolaan sumber daya air berjalan efektif dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat.
Sidang pleno turut dihadiri Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Provinsi Kalteng Yohanna Endang, Kasubbag TU BWS Kalimantan II Manser Mani, serta anggota TKPSDA dari unsur pemerintah dan nonpemerintah.
