PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Staf Ahli (Sahli) Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekbang) Yuas Elko mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (5/5/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang menegaskan pentingnya langkah konkret dan terukur dari seluruh pemerintah daerah dalam mengantisipasi gejolak harga, khususnya pada komoditas pangan strategis.
Dalam paparannya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyampaikan bahwa inflasi nasional pada April 2026 secara bulanan (month-to-month) tercatat sebesar 0,13 persen.
Sementara itu, inflasi tahunan (year-on-year) mencapai 2,42 persen dan inflasi tahun kalender sebesar 1,06 persen.
Ia menjelaskan, angka inflasi April 2026 secara umum lebih rendah dibandingkan Maret 2026 maupun periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, secara tahunan, inflasi April 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan April 2025.
“Kelompok makanan, minuman dan tembakau pada April 2026 mengalami deflasi sebesar 0,20 persen dengan andil deflasi 0,06 persen. Komoditas utama penyumbang deflasi antara lain daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, dan cabai merah,” ujar Ateng.
Berdasarkan data wilayah, inflasi bulanan terjadi di 30 provinsi, termasuk Kalimantan Tengah yang mencatat inflasi sebesar 0,41 persen. Sementara itu, delapan provinsi lainnya mengalami deflasi.
Secara tahunan, inflasi Kalimantan Tengah mencapai 3,66 persen dan masuk dalam 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia. Bahkan, Kabupaten Kapuas juga tercatat sebagai salah satu dari 10 kabupaten/kota dengan inflasi tertinggi, yakni sebesar 3,97 persen.
Menanggapi kondisi tersebut, Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lengah dan terus memperkuat sinergi lintas sektor. Upaya pengendalian distribusi serta pelaksanaan operasi pasar secara berkala dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga di daerah.
“Koordinasi yang kuat dan langkah nyata di lapangan sangat diperlukan agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga,” tegasnya.
