PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID– Terkait penerapan Work From Anywhere (WFA) satu hari dalam sepekan, untuk efisiensi energi dan bahan bakar minyak (BBM) mulai mendapat beragam tanggapan di daerah.
Di Kota Palangka Raya, DPRD menilai kebijakan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Work From Home (WFH) maupun Work From Office (WFO), perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik di masing-masing daerah.
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi mengatakan, perbedaan kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota, merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan daerah.
Menurutnya, kepala daerah memiliki kewenangan dalam mengatur pola kerja ASN sesuai kondisi wilayahnya.
“Perbedaan kebijakan itu wajar, karena masing-masing daerah punya kewenangan menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan di wilayahnya,” ucapnya pada Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, karakteristik pelayanan di tingkat kota berbeda dengan provinsi. Pemerintah Kota Palangja Raya memiliki tanggung jawab langsung terhadap pelayanan dasar masyarakat.
Seperti di kelurahan, kecamatan, rumah sakit daerah, hingga dinas kependudukan, yang membutuhkan kehadiran ASN secara optimal.
“Kalau tujuannya untuk memastikan pelayanan tetap maksimal, maka kebijakan WFO 100 persen itu sudah tepat dan kami mendukung,” ujarnya.
Syaufwan menekankan, apapun skema kerja yang diterapkan, baik WFH, WFO, maupun WFA, tidak boleh berdampak pada kualitas pelayanan publik.
“Terpenting bukan skemanya, tapi hasilnya. Pelayanan publik harus tetap optimal dan tidak terganggu,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan sarana dan prasarana jika kebijakan kerja fleksibel ingin diterapkan.
Tanpa dukungan sistem yang memadai, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menurunkan produktivitas ASN.
“Kalau belum siap dari sisi sistem dan sarana, tentu akan berdampak pada kinerja. Dalam kondisi seperti itu, WFO masih menjadi pilihan realistis,” jelasnya.
DPRD menilai, perbedaan kebijakan antara Pemprov dan Pemko merupakan dinamika dalam tata kelola pemerintahan daerah. Selama kebijakan tersebut sesuai kebutuhan lokal dan tidak mengganggu pelayanan publik, maka hal itu dinilai sebagai langkah yang tepat. (*/Red)
