PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia (RI) Hanif Faisol Nurofiq, resmi menuntaskan rangkaian kunjungan kerjanya di Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (7/8/2025) sore. Keberangkatan Menteri Hanif dilepas langsung oleh Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran di VIP Room Bandara Tjilik Riwut, didampingi Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, unsur Forkopimda Provinsi, dan jajaran Kepala OPD terkait.
Prosesi pelepasan ini bukan hanya seremoni, tetapi menjadi penanda kuat bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki satu suara dan tujuan yaitu Kalteng harus bebas dari kabut asap.
Selama kunjungan kerja di Palangka Raya, Menteri Hanif menjalani agenda yang padat. Ia memimpin langsung Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, menyaksikan penandatanganan Komitmen Bersama “Kalteng Bebas Kabut Asap”, serta menghadiri Apel Siaga Karhutla.
Dalam kegiatan tersebut, seluruh pemangku kepentingan lintas sektor dan wilayah berkomitmen memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan Karhutla secara terencana, kolaboratif, dan berbasis data.
Rakor Karhutla 2025 menjadi momentum penting dalam menyatukan strategi nasional dan daerah, terutama menjelang puncak musim kemarau. Menteri Hanif menegaskan bahwa upaya penanganan Karhutla harus dilakukan secara terpadu, dengan mengedepankan pendekatan preventif seperti larangan pengeringan lahan gambut, pembangunan sekat kanal, edukasi masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Ia juga menyoroti perlunya kolaborasi akademisi dalam menciptakan metode pembukaan lahan yang ramah lingkungan.
Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa Kalteng saat ini berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap potensi Karhutla, khususnya di wilayah-wilayah gambut seperti Pulang Pisau, Kapuas, dan Kotawaringin Timur. Ia menekankan pentingnya deteksi dini, sinergi lintas sektor, serta peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan. “Kita tidak ingin mengulang kejadian besar seperti tahun 2015 dan 2019. Ini alarm bagi kita semua,” tegas Gubernur.
Sebagai bentuk nyata kesiapan, Pemerintah Provinsi Kalteng telah melakukan pemantauan udara menggunakan helikopter bersama Forkopimda untuk memastikan kesiapan personel dan memverifikasi titik api. Di sisi lain, dukungan dari Pemerintah Pusat juga terus diharapkan, termasuk tambahan helikopter pemantauan, drone jarak jauh, pusat data dan komando terpadu, serta logistik udara lainnya.
Sementara itu, BMKG membuka peluang dilakukannya Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) karena potensi pembentukan awan hujan masih tinggi di wilayah Kalteng.
Pelepasan Menteri Hanif di Bandara Tjilik Riwut menutup seluruh rangkaian kunjungan kerja yang sarat makna dan komitmen. Melalui Rakor dan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani, Pemerintah Pusat dan Daerah sepakat untuk tidak lagi membiarkan kabut asap menjadi bencana tahunan yang merugikan masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Ini adalah awal dari langkah kolektif menuju Kalteng yang lebih tangguh, sehat, dan bebas dari asap
