PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi resiko bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar kegiatan Verifikasi Kebutuhan Logistik dan Peralatan Tahun 2025, di Aula Kantor BPBD Provinsi Kalteng, Kamis (8/5/2025).
Kegiatan ini diikuti perwakilan BPBD dari 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. Adapun tim Verifikasi Logistik dan Peralatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yaitu Bayu Ramadhan dan Yuzhar Ariandy.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalteng, Alpius Patanan dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang persiapan verifikasi Kebutuhan Logistik dan Peralatan Tahun 2025.
“Kebutuhan logistik merupakan hal yang fundamental dalam kebencanaan, terutama dalam darurat bencana. Oleh karena itu, sangat diperlukan dukungan logistik dan peralatan yang memadai”, ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan oleh BNPB, maka BPBD Provinsi Kalteng telah mengundang BPBD yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
“Diharapkan untuk setiap BPBD yang hadir dapat memberikan data dan informasi yang sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing”, tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, menekankan bahwa logistik dan peralatan merupakan fondasi utama dalam penanggulangan bencana. Ia menyebutkan bahwa efektivitas distribusi logistik menjadi kunci keberhasilan respon darurat bencana.
“Mengingat 73% dari total pengeluaran dalam penanganan darurat dihabiskan pada sektor logistik, maka akurasi dan efisiensi sangat penting. Proses verifikasi ini harus berbasis data lapangan dan kebutuhan riil,” ujarnya.
Toyib mengingatkan, bahwa pentingnya peran seorang operator dalam penginputan usulan, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan daerah tersebut. Operator agar terus melaporkan kepada pimpinannya jika ada kendala yang dihadapi supaya proses permohonan bisa berjalan dengan baik.
“Jika tidak ada usulan melalui e-prologpal, maka suatu daerah dinilai tidak membutuhkan logistik dan peralatan namun kenyataannya sangat membutuhkan,” ungkapnya.
“Diharapkan ke depan, untuk setiap BPBD dapat memberikan tugas atau menunjuk seseorang untuk menjadi operator yang bertugas menginput segala dokumen, dan harus memahami betul terkait aplikasi dan prosedur,” pungkasnya.
