PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya baru-baru ini menerapkan sistem baru dalam pengadaan BBM bersubsidi untuk pengendara roda empat. Kebijakan ini mematik perhatian banyak pihak. Termasuk dari kalangan anggota DPRD Palangka Raya.
“Penting dilakukan sosialisasi yang memadai terkait penggunaan BBM subsidi jenis Pertalite, dan sosialisasi tidak boleh dilakukan secara mendadak,” kata Anggota DPRD Palangka Raya, Arif, Senin (2/9/2024).
Dikatakan, pemerintah harus memastikan informasi terkait kebijakan ini disampaikan dengan baik. Meskipun ada upaya untuk mendorong pergeseran penggunaan Pertalite ke bahan bakar lain seperti Pertamax. Hal ini tetap perlu perhatian lebih lanjut.
Salah satu poin penting yang disorot Arif adalah penerapan sistem penggunaan barcode untuk membatasi pembelian BBM subsidi. Ia mengkhawatirkan bahwa hal ini bisa memberatkan masyarakat menengah ke bawah.
“Kami berharap ada klasifikasi yang jelas.Jangan sampai golongan menengah ke bawah terbebani. Bagaimana nasib mereka yang tidak memiliki ponsel Android. Ini sangat penting untuk diperhatikan,” tambahnya.
Lebih lanjut Arif menekankan, perlunya pemilahan pengguna barcode berdasarkan kemampuan ekonomi. Ia mengusulkan agar pemerintah lebih memprioritaskan masyarakat golongan menengah ke atas yang memiliki fasilitas memadai.
“Dengan begitu masyarakat kecil, seperti pedagang atau UMKM tidak terpinggirkan hanya karena keterbatasan teknologi,” tandasnya.
