MUARA TEWEH, KALTENGTERKINI.CO.ID – Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Barito Utara mengapresiasi pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023.
“Kami melihat pengajuan Raperda sebagai upaya bersama untuk menata perangkat hukum yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah ke depan,” ungkap juru bicara fraksi Gerindra, Mustafa Joyo Muhtar, Kamis (18/7/2024).
Mustafa menambahkan, Raperda yang diajukan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setelah mempelajari pidato pengantar Bupati mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, fraksi Gerindra menyampaikan beberapa saran dan masukan untuk menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Saran tersebut mencakup tindak lanjut terhadap koreksi yang diberikan oleh BPK RI, yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mustafa juga menyoroti realisasi belanja yang mencapai Rp 1.666.102.458.458,42 (82,08 persen) dari total APBD sebesar Rp 2.029.907.824.098,00. Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut, namun juga meminta penjelasan mengenai dinas atau badan yang tidak mampu merealisasikan belanja secara maksimal, mengingat Silpa tahun 2023 sebesar Rp 802.301.696.933,23 mengalami kenaikan dibandingkan Silpa tahun 2022 yang sebesar Rp 465.273.128.136,38.
“Berdasarkan catatan tersebut, fraksi Gerindra siap membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh eksekutif,” tutupnya.
