PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Mewakili Sekda Provinsi Kalteng, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Leonard S. Ampung membuka secara resmi kegiatan Coaching Clinic I Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Lamandau dan Katingan di Aula Bappeda Litbang Provinsi Kalteng. Kamis (22/6/2023).
Dalam sambutan Sekda yang disampaikan Leo, maksud dari kegiatan untuk mendapatkan input/ masukan dan saran dari Pokja PPAS provinsi dan Pusat terhadap data profil sanitasi wilayah dan usulan paket kebijakan pembangunan sanitasi yang telah disusun Kabupaten Lamandau dan Katingan.
“Tujuannya untuk pelaksanaan kegiatan milestone 1, 2, 3 implementasi SSK dengan output yang ingin dicapai yakni mendapatkan komitmen Bupati terhadap paket kebijakan sanitasi hasil disusun. Penetapan paket kebijakan pembangunan sanitasi untuk uji coba model layanan atau penetapan wilayah skala layanan dan penyusunan program kegiatan. Melaksanakan uji coba model layanan skala terbatas Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.” Jelas Leo.
Lanjut lebih spesifiknya, Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN tahun 2020-2024 ditetapkan target pembangunan bidang Perumahan, permukiman, air minum, dan sanitasi. Bagi provinsi Kalimantan Tengah hingga tahun 2024 yaitu target rumah layak huni 70,98%, target akses sanitasi layak 80%, target sanitasi aman 8%, target BABS di tempat terbuka 0%, target penanganan sampah perkotaan 83% target akses air minum layak 100% dan target air minum jaringan perpipaan 26,01% dan bukan jaringan perpipaan 73,99%.
Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-1290/Kep/Bangda/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 Kabupaten Lamandau lengkap dengan ditetapkan sebagai kabupaten yang memperoleh pendampingan implementasi strategi sanitasi kabupaten kota SSK tahun 2023 dari pemerintah pusat.
Ini memang menjadi tantangan kita di Kalimantan Tengah masih banyak targetnya belum tercapai contoh seperti air minum dan Perumahan layak termasuk persampahan termasuk sanitasi Jadi diharapkan ada komitmen bersama antara pemerintah daerah melalui Bupati DPRD kemudian pemerintah provinsi termasuk pemerintah pusat melalui penggelontoran dana APBN yang signifikan dan kita berharap juga ada peran dari CSR investor yang ada di Kalimantan Tengah.
Turut hadir perwakilan Pemkab Lamandau dan Katingan, kemudian Staf Kesehatan Kawasan Permukiman, bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bayu Erlangga, kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Litbang Provinsi Kalteng Yohana Endang.
