PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat khususnya bagi remaja tentang bahaya perkawinan usia anak dan menekan efek negatif yang mampu ditimbulkan akibat nikah usia dini baik pada psikis pasangan nikah, ekonomi,sosial, Kesehatan, pendidikan dan kelahiran sebagian bayi yang cenderung kurang sehat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di beberapa SMA/SMK di Kota Palangka Raya, diantaranya SMK Negeri 7 Palangka Raya, SMA Negeri 2 Palangka Raya dan SMK Negeri 3 Palangka Raya. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dari tanggal 8-10 Mei tahun 2023.
Adapun narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini antara lain, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Jeanny Yola Winokan dan Widyaiswara Perwakilan BKKBN Awumistiko. Kegiatan sosialisasi juga dihadiri oleh Tenaga Pendidik dan Peserta Didik di masing-masing sekolah.
Perkawinan usia anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu yang harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Dampak perkawinan usia anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan, selain berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi serta gizi.
Dalam paparannya Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden mengatakan bahwa perkawinan usia anak adalah isu yang kompleks.
“Adapun faktor-faktor yang ditengarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda), dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal). Selain itu, perjodohan dan penerimaan masyarakat terhadap perkawinan anak kerap disebut sebagai faktor pendorong,” ucapnya, Rabu (10/5/2023).
