PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara bahwa ASN adalah profesi yang berlandaskan pada prinsip integritas murah serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah daerah bersama BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah menggelar acara sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi Kalteng tahun 2023.
Acara ini dihadiri oleh Asisten administrasi umum setda provinsi Kalimantan Tengah Sri Suwanto yang membuka secara resmi kegiatan sertifikasi penyuluh anti korupsi atau jalur pelopor di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 di Aula BPSDM pada Selasa, (11/4/2023).
Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Sri menyampaikan sambutan bahwa kegiatan ini selaras dengan visi dan misi Kalimantan Tengah yang semakin berkah dan tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 yaitu misi yang ke-3 adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, dan misi ke-4 mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas sehat dan berdaya saing.
“Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu konsep yang mencakup berbagai prinsip dan praktek untuk menciptakan pemerintahan yang efektif efisien, transparan dan akuntabel. 2 Prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik adalah clean goverment dan good goverment.” Paparnya.
Clean goverment berfokus pada upaya pencegahan dan pengendalian korupsi, sedangkan Good goverment menekankan pentingnya prinsip-prinsip efektivitas efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan pemerintahan. pemerintah harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat secara adil dan merata tanpa diskriminasi.
“Kegiatan sertifikasi ini merupakan salah satu langkah strategis dan bukti serta komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi lembaga lain untuk berkolaborasi dalam pencegahan korupsi melalui pemberdayaan para aparatur sipil negara.” Harap Suwatno.
Sementara itu disampaikan pula oleh Direktur Pendidikan dan pelatihan anti Korupsi selaku ketua lembaga Sertifikasi profesi KPK RI Dian Novianti, kegiatan ini adalah sertifikasi penyuluh anti korupsi. Jadi penyuluh anti korupsi terdapat SKKNI (standar kompetensi kerja nasional). Penyuluh anti korupsi itu diakui BNSP dan kemenaker. Pada hari ini akan melakukan uji kepada para peserta dari pemprov, sebanyak 31 peserta BPSDM kalteng, satpolpp, inspektorat, ESDM, dinas pendidikan.
“Sertifikasi terdapat dua jalur, yang pertama yaitu jalur pengalaman yaitu orang yang sudah biasa melakukan penyuluhan dan pendidikan anti korupsi, jalur kedua adalah jalur diklat. Jalur diklat calon penyuluh anti korupsi itu disebut sebagai pelopor. Hasil dari penyuluhan dari pelopor akan mereka laporkan melalui Web aclc.kpk.co.id, serta setiap 3 tahun akan dilakukan sertifikasi ulang untuk pelopor yang sudah melakukan penyuluhan” Terangnya.
Turut hadir Direktur Pendidikan dan pelatihan anti Korupsi selaku ketua lembaga sertifikasi profesi KPK RI, Kasatgas Pemberdayaan Direktorat Pendidikan Dan Pelatihan Anti Korupsi KPK RI, Kasatgas Manajemen Pengetahuan Dan Pembelajaran Direktorat Pendidikan Dan Pelatihan Nanti Korupsii KPK RI, Kepala Bagian Verifikasi, Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Biro Keuangan KPK RI, tim asesor dari KPK RI, kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah dan juga bapak inspektorat, pejabat administrator pengawas subkoordinasi widya Suara di lingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah serta para peserta sertifikasi penyuluh anti korupsi di lingkungan Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah.
